radarbandung.id, CIMAHI – Diantara 125 sekolah dasar (SD) negeri dan swasta di Kota Cimahi, masih banyak sekolah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Ada delapan kriteria untuk memenuhi SNP, yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses pendidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, standar penilaian pendidikan, dan standar tenaga pendidik.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Hendra Gunawan, mengatakan sekolah penting memenuhi standar tersebut sebagai dasar akreditasi dan nilai rapor mutu.
“Kalau memenuhi standar nasional pendidikan itu, maka kualitas sekolah dan sistem akreditasinya akan berjalan, sekaligus menunjukkan mutu sekolahnya,” ungkap Hendra.
Berbeda dengan dulu, saat ini sistem akreditasi sekolah tak lagi menggunakan penilaian grade A, B, maupun C,
melainkan hanya berupa predikat terakreditasi atau tidak terakreditasi.
Setelah ditentukan terakreditasi atau tidak, maka untuk sekolah yang tidak terakreditasi, selain tidak akan lagi mendapat dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS), kepala sekolahnya pun tidak dapat menandatangani ijazah.
“Itu sudah jadi konsekuensinya. Jadi kasihan kan sekolah yang tidak masuk SNP. Dan nanti yang menjadi korban tentu siswa,” katanya.
Menghindari hal tersebut, pihaknya segera mendata sekolah yang harus didukung sistem penilaian mutu agar semua bisa memenuhi SNP.
Salah satu yang jadi fokus pembenahan yakni setiap sekolah harus mempunyai kavling ruangan, kavling sarana olahraga, dan kavling penunjang kegiatan belajar lainnya seperti laboratorium.
“Sekolah di Cimahi, termasuk SD masih banyak yang lahannya berebut. Jadi satu lahan dipakai beberapa sekolah, seperti di Pasirkaliki, Citeureup, Komplek Cempaka. Di tempat itu ada lima sampai enam sekolah tapi satu lahan olahraga. Dan itu akan mengurangi nilai SNP,” jelasnya.
Untuk memenuhi kekurangan sekolah di setiap kelurahan, pihaknya juga akan mendata jumlah anak usia sekolah di setiap kelurahan “Banyak yang harus dibenahi agar semua sekolah terakreditasi. Termasuk menambah jumlah sekolah, karena persebaran jumlah siswa harus merata di tiap sekolah,” pungkasnya.
Penulis: Wishnu Pradana