RADARBANDUNG.id, NGAMPRAH- Sebanyak 110 Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga kini belum memiliki Kepala sekolah (Kepsek).
Sampai saat ini, kekosongan Kepsek di Bandung Barat itu sementara hanya diisi oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt) sejak beberapa tahun terakhir.
Karena itu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bandung Barat mendorong agar Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna untuk segera melantik puluhan calon Kepsek tingkat SD yang sudah terpilih.
Pasalnya, dari 110 SD yang belum memiliki kepala sekolah, 98 di antaranya sudah memiliki calon Kepsek dan sudah dinyatakan lolos seleksi, namun masih harus menunggu pelantikan dari bupati Bandung Barat.
Ketua PGRI Bandung Barat, Jalaludin mengatakan, para calon Kepsek tersebut juga sudah mengikuti diklat yang digelar Kemendikbud di Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah di kota Solo.
“Kami dari PGRI sudah menyampaikan kepada pak bupati untuk segera melantik kepala sekolah terpilih karena sudah lama kosong dan hanya diisi seorang Plt. Intinya pak bupati juga sudah merespon asalkan Dinas Pendidikan sudah memenuhi syarat administrasi yang normatif, itu yang disampaikan pak bupati,” ujar Jalaludin saat ditemui di Ngamprah, Senin (18/3).
Jalaludin yang menjabat sebagai Kabid SD pada Disdik Bandung Barat mengutarakan, selain persoalan Kepsek, guru honorer juga disampaikan agar yang sudah memenuhi persyaratan normatif bisa diangkat.
“Pertemuan pertama bersama PGRI, intinya kami ingin bersinergi dengan pemerintah daerah untuk kemajuan dunia pendidikan di Bandung Barat. Sehingga segala persoalan bisa diselesaikan bersama-sama,” terangnya.
Baca Juga: Sekolah Jarunjung Ala Disdik Bandung Barat
Ia menjelaskan, dalam pertemuan itu juga dibahas soal kesiapan PGRI menghadapi Pemilu 2019. Para guru juga diminta menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut tanpa harus golput.
“Termasuk soal menghadapi pemilu tahun ini harus sukses dan jangan golput. Karena anggota PGRI di Bandung Barat saja mencapai 15 ribu orang. Sebanyak enam ribunya berstatus PNS,” ungkapnya.
