News

Tolak Provokasi dan Politisasi Petani oleh PATAKA

Radar Bandung - 19/03/2019, 21:27 WIB
Ardyan
Ardyan
Tim Redaksi
Tolak Provokasi dan Politisasi Petani oleh PATAKA

RADARBANDUNG.id – Akhir-akhir ini publik sedang ramai akan informasi yang masif dilakukan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengatasnamakan petani.

LSM ini menuding pemerintah melakukan kebohongan data pangan dan kebijakan pemerintah tidak membangkitkan sektor pertanian itu sendiri.

Jendral Lapangan Aksi
Randdy mengatakan, LSM tersebut bernama PATAKA dan menggandeng organisasi lainnya akan mengadakan Rembug Petani Peternakan Indonesia di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2019.

Dalam rembug ini, meraka akan mendeklaraskan ketidakpercayaan data pangan dan kebijakan yang dicapai pemerintah.

Namun demikian, kata dia, sejumlah pihak menolak keras Rembug tersebut karena dianggap sangat memprovokasi publik dan syarat dengan kepentingan politik sehingga terjadi politisasi petani serta memungkinkan terjadi kegaduhan publik yang sangat besar.

“LSM PATAKA benar-benar mengatasnamakan petani sehingga sangat bermuatan politis dan secara tendensius hanya ingin mendiskreditkan kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, sejumlah organisasi petani, pemuda dan kemahasiswaaan dan juga petani yang tergabung dalam Aliansi Petani Anti Politisasi sebanyak 500 orang menggelar aksi damai di depan Mabes Polri hari ini, Selasa (19/3/2019).

Adapun organisasi yang tergabung dalam Aliansi Petani Anti Politisasi tersebut adalah MAPPAN Indonesia ( Masyarakat Pemerhati Pangan Indonesia), Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Petani dan Peternak Indonesia (MP3I), Forum Peternak Rakyat Bogor-Depok, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), PAM NU (Petani Muda NUsantara), dan Serikat Pejuang Tani Indramayu Barat (SPTIB).

Adapun tuntutan yang disampaikan dalam aksi yang digelar di Mabes Polri ini, yaitu:

1. Mendesak pemerintah khususnya Polri agar membatalkan Rembug Petani-Peternak Indonesia yang akan diadakan oleh LSM yang tergabung dalam PATAKA dan organisasi lainnya yang diagendakan pada tanggal 21 Maret 2019 di TMII Jakarta Timur, karena diindikasi menyebar fitnah dan adu domba serta mempolitisasi petani.

2. Mendesak pihak kepolisian untuk mengusut keterkaitan mafia pangan yang terlibat dalam rembug tersebut.

3. Mendesak Satgas pangan Mabes Polri Untuk menangani langsung keterlibatan para mafia pangan

4. Stop Politisasi Petani dan Peternak
5. Usut tuntas LSM Ilegal penyebar HOAX yang tergabung dalam rembug.
6. Mendukung Kinerja Pemerintah di sektor pangan untuk kesejahteraan Petani dan rakyat Indonesia.

(azs)


Terkait Politik
Blak-blakan, Ini Alasan Fraksi NasDem Kabupaten Subang Walk Out saat Paripurna
Politik
Blak-blakan, Ini Alasan Fraksi NasDem Kabupaten Subang Walk Out saat Paripurna

RADARBANDUNG.ID, SUBANG- Fraksi NasDem Kabupaten Subang melakukan aksi walk out saat rapat paripurna bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang di Gedung DPRD Subang, Rabu (26/6/2025). Aksi Fraksi NasDem Kabupaten Subang ini merupakan bentuk protes kerena usulan pemberian insentif bulanan sebesar Rp2 Juta tidak masuk Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Salah satu yang memilih […]

Ketua Komisi I DPRD KBB Sandi Supyandi Dukung Program Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Soal Jam Malam
Politik
Ketua Komisi I DPRD KBB Sandi Supyandi Dukung Program Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Soal Jam Malam

RADARBANDUNG.ID, KAB. BANDUNG BARAT – Ketua Komisi I DPRD KBB Sandi Supyandi mengatakan pihaknya menyambut baik program Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, terkait jam malam yang diberlakukan untuk anak usia pelajar. “Hal ini diberlakukan untuk mencegah adanya tindak kejahatan yang dilakukan anak usia sekolah,” ujar Ketua Komisi I DPRD KBB, Sandi Supyandi, kepada Radar Bandung Jumat […]

Anggota MPR RI Muhammad Hoerudin Amin Beberkan Peran Penting Keadilan Konstitusional
Politik
Anggota MPR RI Muhammad Hoerudin Amin Beberkan Peran Penting Keadilan Konstitusional

RADARBANDUNG.ID, KAB. GARUT – Anggota MPR RI, Muhammad Hoerudin Amin, S.Ag., MH menyampaikan bahwa keadilan konstitusional adalah prinsip hukum yang menjamin bahwa semua warga negara diperlakukan secara adil berdasarkan hukum dasar atau konstitusi negara. “Ini berarti hak-hak konstitusional dilindungi dalam proses hukum dan putusan pengadilan. Keadilan konstitusional penting untuk menjaga martabat, kebebasan, dan hak asasi […]

Singgung Masa Penjajahan, Presiden Prabowo Subianto Sebut Belanda Keruk USD 31 Triliun, Setara 144 Tahun Anggaran Indonesia
Politik
Singgung Masa Penjajahan, Presiden Prabowo Subianto Sebut Belanda Keruk USD 31 Triliun, Setara 144 Tahun Anggaran Indonesia

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyinggung masa penjajahan yang pernah dialami oleh Indonesia dalam sambutannya saat membuka Indo Defence 2025 pada Rabu (11/6/2025). Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa selama Belanda menjadi penjajah, mereka telah mengeruk USD 31 triliun. Menurut Presiden Prabowo Subianto angka tersebut setara dengan anggaran Indonesia untuk 144 tahun. Secara terbuka, Presiden […]

location_on Mendapatkan lokasi...
RadarBandung AI Radar Bandung Jelajahi fitur berita terbaru dengan AI
👋 Cobalah demo eksperimental yang menampilkan fitur AI terkini dari Radar Bandung.