RADARBANDUNG.id, JAKARTA – Setidaknya delapan orang dinyatakan meninggal dunia saat terjadinya kerusuhan aksi 21-22 Mei di sejumlah ruas jalan di ibu kota. Mereka disebut-sebut meninggal akibat luka tembak.
Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Hermawan Sulistyo menduga, kedelapan orang yang meninggal dunia diduga akibat, ditembak bukan oleh aparat kepolisian. Dia menengarai ulah itu dilakukan oleh oknum yang sengaja ingin menciptakan kegaduhan.
“Jadi, bukan polisi kalau menurut saya. Kalau polisi menembak, apa untungnya buat polisi? Rugi semua,” ujar Hermawan saat ditemui di Kantor DPP PSI, Jakarta, Rabu (29/5) malam.
Hermawan mengatakan, oknum tersebut sengaja menyamar di tengah-tengah kerumunan massa. Selain itu, dugaan lainnya yaitu pelaku penembakan adalah orang yang terlatih.
Karena dia mendapatkan informasi korban yang meninggal terkena tembakan di bagian leher serta dada. Sementara apabila pihak kepolsian yang melakukan penembakan pada saat kerusuhan tersebut dipastikan tidak menyasar leher maupun dada.
”Jadi, memang ada unsur kesengajaan melihat titik sasaran penembakan di tempat yang sama,” katanya.
Selain itu, jenis senjata api yang digunakan oknum untuk menembak bukanlah yang sering dipakai oleh penembak jitu. Dia menduga oknum menggunakan pistol dengan jenis Glock.
“Kalau sniper polisi kan pelurunya itu besar. Jadi, kalau dituduh aparat yang menembak, enggak masuk akal saya,” ungkapnya.
Terpisah, Direktur Imparsial Al Araf menduga aksi 21-22 Mei memang merupakan upaya makar atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Namun makar itu tidak berhasil dilakukan.
“Saya rasa dalam aspek tertentu, saya katakan bahwa peristiwa kemarin suatu peristiwa yang gagal,” katanya.
Makar tersebut gagal karena tidak banyak massa yang ingin melakukan hal tersebut. Tidak seperti di era Orde Baru. Masyarakat setuju untuk mengganti pemerintahan.
“Ya, suatu upaya yang gagal karena membaca kondisi objektif tidak utuh, ada satu syarat yang nggak terpenuhi, yakni krisis ekonomi,” tegasnya.
Saat ini menurutnya, kondisi masyarakat berbeda dari saat 1998. Karena saat ini masyarakat sulit terprovokasi. Sehingga dugaan aksi makar ini memang tidak berhasil.
“Sebenarnya proses amuk itu menurut saya gagal karena lintasnya (krisis ekonomi), ekonomi Indonesia stabil, sehingga upaya mancing massa nggak dapat. Masyarakat juga nggak mau terpancing, beda dari 1998,” pungkasnya.
Sekadar informasi, dalam rangkaian aksi 21-22 Mei 2019 di Gedung Bawaslu, Jakarta, yang berujung pada kericuhan di beberapa tempat, tercatat delapan orang tewas dan ratusan orang lainnya luka-luka.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal mengatakan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga telah memerintahakan untuk melakukan investigasi dari meninggalnya kedelapan orang itu.
“Kapolri sudah bentuk tim investigasi dipimpin Inspektorat Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Moechgiyarto untuk mengetahui penyebab dan semua aspek,” ujar Iqbal.
(jpc)
