RADARBANDUNG.id, SUBANG – Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) menyegel dua SPBU di Kabupaten Subang, Kamis, (20/6/2019).
Tindakan itu diambil karena pihak SPBU tersebut kedapatan mengoperasikan alat pengisi bahan bakar minyak (BBM) tidak sesuai ketentuan.
Penyegelan dilakukan terhadap SPBU di jalan raya Ranggawulung dan SPBU 102 di jalan Tol Cipali kilometer 101, Subang.
Tindakan penyegelan diambil setelah Pengawas Kemetrologian Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Subang melakukan inspeksi mendadak ke lokasi itu.
Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Veri Anggriono Sutiarto mengatakan, petugas pengawas menemukan indikasi kelalaian atau kesengajaan pemilik SPBU. Di SPBU 102 di Ranggawulung terbukti melakukan kecurangan dengan mengurangi ukuran meteran sebesar 1 persen. Hal ini terbukti setelah dilakukan pengujian terhadap pompa ukur BBM di SPBU ternyata hasilnya berada di luar BKD. Artinya, jumlah yang tertera pada layar kurang dari apa yang dikeluarkan.
“Diperkirakan dari kecurangan yang dilakukan di SPBU Ranggawulung ini, 1 nozzle di SPBU Ranggawulung mendapat keuntungan sekitar Rp. 450.000, per hari,”ucap Veri di sela-sela penyegelan SPBU 102 Ranggawulung, Kamis (20/6/2019)
Untuk SPBU yang takaran pompa ukur BBM-nya di luar BKD sekitar 0,5 persen, masing-masing patut diduga telah melanggar Pasal 32 ayat (1) jo., Pasal 25 huruf e jo., serta Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
Dia juga mengingatkan kembali kepada para pemilik SPBU untuk tidak merusak segel yang telah dibubuhkan di pompa ukur BBM.
Seharusnya berdasarkan standard operating procedure (SOP) yang ditetapkan Pertamina, setiap pagi sebelum transaksi BBM, pihak SPBU harus memastikan bahwa seluruh pompa ukur memiliki tingkat kesalahan tidak lebih dari 0,5 persen.
“Jika angka kesalahannya lebih dari 0,5 persen pengusaha SPBU wajib melapor kepada Unit Metrologi Legal setempat untuk dilakukan tera ulang,” kata Veri di sela-sela penyegelan SPBU 102 Ranggawulung,Subang.
Berdasarkan hasil pengawasan, lanjut Veri, telah ditemukan adanya alat tambahan pada pompa ukur BBM berupa rangkaian elektronik di salah satu SPBU di Kabupaten Indramayu.
Setelah dilakukan pengujian, hasilnya berada di dalam Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) yaitu sekitar 0,5 persen.
“Untuk SPBU yang tertangkap tangan menggunakan alat tambahan tersebut patut diduga melanggar Pasal 32 ayat (1) jo., Pasal 25 huruf b jo.dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal,” pungkas Veri.
