RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat bakal mengagendakan pertemuan dengan Pemeritah Provinsi Jawa Barat, terutama Kadinkes Jabar. Rencana pertemuan itu terkait enam Rumah Sakit yang belum memiliki Direktur Utama (Dirut) definitif.
Sebagai mana diketahui, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, kembali memperpanjang masa jabatan Pelaksana tugas (PLT) Direktur Utama enam rumah rumah sakit plat merah.
Adapun enam RS itu, yakni RSUD Al Ihsan Baleendah Kabupaten Bandung. RS Jiwa Cisarua Kabupaten Bandung. RS Paru Sidareja Kabupaten Cirebon. RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi. RSUD Pameungpeuk Kabupaten Garut dan RS Kesehatan Kerja Rancaekek Kabupaten Bandung.
Sekretaris Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengatakan, status perpanjangan PLT Dirut enam RS milik Pemprov Jawa Barat diartikan sampai saat ini dirut definitif masih kosong. DPRD Jawa Barat, dikatakan dia, akan panggil Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jawa Barat pada Senin (23/6/2019).
“Enam dirut itu masih diisi PLT. Pak Kadis sudah menjawab dan hari Senin akan bertemu dengan Komisi V, kemudian memabahasnaya,” ujar Hadi saat dihubungi, Minggu (23/6/2019).
Menurutnya, Komisi V sudah sampaikan persoalan tersebut kepada Kadinkes Jawa Barat dan Kadinkes Jawa Barat mengaku pemilihan tersebut sudah berjalan dan dalam proses akhir.
“Kadinkes menyatakan saat ini sudah ditahap akhir proses penentuan oleh pak gubernur,”ungkapnya.
Lebih lanjut, Hadi mengatakan, dampak dari tidak segera terisinya posisi Dirut Definitif, banyak serapan anggaran tidak tersalurkan secara maksimal. Bahkan kata dia, Komisi V DPRD Jawa Barat mendapatkan raport buruk.
“Saya melihat, kemarin dengan serapan 75% di Dinkes, di antaranya enam rumah sakit-rumah sakit tersebut itu paling rendah. Jadi dampaknya 25% hak masyarakat tidak tersalurkan,”kata dia.
Hadi menambahkan, jika terus di isi oleh PLT dan tidak segera melantik dirut definitif, ditakutkannya akan membawa dampak buruk kepada pelayanan dan sebagainya di enam rumah sakit tersebut.
“Tidak adanya Dirut definitif, Dinkes Jabar ini kinerjanya rendah. Keuangannya rendah, serapannya jelek,”ucapnya.
Dengan demikian, pihaknya berharap, dalam pertemuan dengan Kadinkes, DPRD Jawa Barat bisa berbicara banyak soal program-program kedepan. Terlebih saat ini akan masuk dalam penyusunan anggaran untuk 2020.
“Kami sebagai mitra siap untuk mengawal, menemani, membersamai, mendukung untuk kebaikan-kebaikan masyarakat Jawa Barat,”pungkasnya.
