News

ASN dan TNI Perlu Ada Litsus Ulang

Radar Bandung - 02/07/2019, 13:58 WIB

Tim Redaksi
ASN dan TNI Perlu Ada Litsus Ulang

RADARBANDUNG.ID, BANDUNG – Mantan pimpinan Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai rencana Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu yang akan membuat aturan sumpah setia kepada Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga TNI cukup menarik.

Walaupun, menurut politisi PDI Perjuangan ini, sebagian orang menyatakan bahwa upaya ini terlambat.

“Saya pikir rencana Menhan cukup menarik, meski sebagian orang menilai hal ini terlambat, karena sesuai prediksi menhan di TNI saja sudah 3% terpapar khilafah. Tapi tak ada yang terlambat untuk sebuah kebaikan,” kata Hasanuddin saat berbincang dengan awak media di Bandung, Selasa (2/7/2019).

Dikatakan Hasanuddin soal TNI dan ASN sumpah setia kepada Pancasia sebenarnya sudah selesai.

Karena, kata purnawirawan TNI berpangkat Mayjen ini, para TNI dan ASN sesungguhnya setiap hari mereka sudah membacakan sumpah sebelum apel kerja .

“Jadi kalau soal sumpah menyumpah sepertinya sudah clear,” tukasnya.

Ia menambahkan, soal sumpah setia pada Pancasila untuk ASN diatur dalam PP no 2 tahun 75 sementara untuk TNI diatur dalam UU TNI no 34/2004.

Namun, imbuh dia, masalahnya sekarang bukan sekedar disumpah, tapi bagaimana mereka memahami, menjiwai dan mengaplikasikan Pancasila itu dalam kegiatan sehari-hari.

Ia menyarankan, bagi TNI dan ASN yang sudah aktif wajib dilakukan penelitian khusus (litsus) ulang sebagai bagian dari upaya pembinaan.

“Kemudian bagi ASN dan TNI baru, saat rekruitmen harus dilakukan litsus secara ketat agar mereka (ASN dan TNI baru, red) tidak tersusupi unsur unsur yang anti Pancasila,” tandas Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar ini.

Sebelumnya Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu yang akan membuat aturan sumpah setia kepada Pancasila bagi pegawai negeri sipil (PNS) hingga TNI

Hal ini penting dilakukan karena ia tidak ingin membiarkan masalah paham radikalisme di Indonesia terus dibiarkan.
Sebab, menurutnya, jika radikalisme dibiarkan berdampak pada renggangnya persatuan dan kesatuan bangsa.

 

 

Reporter: Nida Khairiyyah


Terkait Politik
Blak-blakan, Ini Alasan Fraksi NasDem Kabupaten Subang Walk Out saat Paripurna
Politik
Blak-blakan, Ini Alasan Fraksi NasDem Kabupaten Subang Walk Out saat Paripurna

RADARBANDUNG.ID, SUBANG- Fraksi NasDem Kabupaten Subang melakukan aksi walk out saat rapat paripurna bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang di Gedung DPRD Subang, Rabu (26/6/2025). Aksi Fraksi NasDem Kabupaten Subang ini merupakan bentuk protes kerena usulan pemberian insentif bulanan sebesar Rp2 Juta tidak masuk Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Salah satu yang memilih […]

Ketua Komisi I DPRD KBB Sandi Supyandi Dukung Program Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Soal Jam Malam
Politik
Ketua Komisi I DPRD KBB Sandi Supyandi Dukung Program Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Soal Jam Malam

RADARBANDUNG.ID, KAB. BANDUNG BARAT – Ketua Komisi I DPRD KBB Sandi Supyandi mengatakan pihaknya menyambut baik program Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, terkait jam malam yang diberlakukan untuk anak usia pelajar. “Hal ini diberlakukan untuk mencegah adanya tindak kejahatan yang dilakukan anak usia sekolah,” ujar Ketua Komisi I DPRD KBB, Sandi Supyandi, kepada Radar Bandung Jumat […]

Anggota MPR RI Muhammad Hoerudin Amin Beberkan Peran Penting Keadilan Konstitusional
Politik
Anggota MPR RI Muhammad Hoerudin Amin Beberkan Peran Penting Keadilan Konstitusional

RADARBANDUNG.ID, KAB. GARUT – Anggota MPR RI, Muhammad Hoerudin Amin, S.Ag., MH menyampaikan bahwa keadilan konstitusional adalah prinsip hukum yang menjamin bahwa semua warga negara diperlakukan secara adil berdasarkan hukum dasar atau konstitusi negara. “Ini berarti hak-hak konstitusional dilindungi dalam proses hukum dan putusan pengadilan. Keadilan konstitusional penting untuk menjaga martabat, kebebasan, dan hak asasi […]

Singgung Masa Penjajahan, Presiden Prabowo Subianto Sebut Belanda Keruk USD 31 Triliun, Setara 144 Tahun Anggaran Indonesia
Politik
Singgung Masa Penjajahan, Presiden Prabowo Subianto Sebut Belanda Keruk USD 31 Triliun, Setara 144 Tahun Anggaran Indonesia

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyinggung masa penjajahan yang pernah dialami oleh Indonesia dalam sambutannya saat membuka Indo Defence 2025 pada Rabu (11/6/2025). Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa selama Belanda menjadi penjajah, mereka telah mengeruk USD 31 triliun. Menurut Presiden Prabowo Subianto angka tersebut setara dengan anggaran Indonesia untuk 144 tahun. Secara terbuka, Presiden […]

location_on Mendapatkan lokasi...
RadarBandung AI Radar Bandung Jelajahi fitur berita terbaru dengan AI
👋 Cobalah demo eksperimental yang menampilkan fitur AI terkini dari Radar Bandung.