RADARBANDUNG.id, CIMAHI – Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, berdampak pada permasalahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pabrik. Sejauh ini dalam pengawasan di lapangan terkait limbah pabrik, DLH Cimahi hanya menerjunkan empat orang staf.
Kepala DLH Kota Cimahi, Mochamad Roni mengatakan, untuk mengawasi ratusan pabrik yang ada di wilayahnya, sangat keteteran apabila hanya dilakukan oleh empat orang.
“Akibatnya kita sangat kesulitan baik dalam pengawasan maupun pendataan,” kata Roni.
Menurutnya, dengan kondisi seperti sekarang ini, kekurangan tersebut tidak bisa teratasi dalam waktu dekat, mengingat belum ada rencana penambahan petugas yang berstatus PNS maupun THL.
“Kita jalan dulu dengan petugas yang ada, mudah-mudahan ada penambahan. Alternatifnya, kita luncurkan program pelaporan perusahaan secara online, wajib,” katanya.
Kendati demikian, lanjut dia, akan melakukan pendataan terhadap 100 pabrik yang abai dalam melaporkan hasil uji labolatorium, mengenai ambang batas pengelolaan limbah pabrik.
Sebab berdasarkan data DLH, hingga saat ini baru sekitar 75 persen perusahaan di Kota Cimahi yang rutin melaporkan hasil uji kualitas limbahnya kepada DLH Kota Cimahi. Artinya, masih ada 25 persen perusahaan yang masih abai.
“Yang 100 itu belum melakukan pelaporan supaya bisa lebih tertib. Kalau yang laporan rutin tidak masuk pritotas,” tuturnya.
Hasil pengawasan petugas DLH Kota Cimahi tahun ini, tercatat sudah ada 17 dari 100 perusahaan yang melanggar dan diberikan sanksi. Belasan perusahaan itu menjadi bagian dari 100 yang ditargetkan terawasi langsung tahun 2019.
Rinciannya, 10 perusahaan diberikan sanksi paksaan pemerintah, 2 teguran tertulis, dan 5 perusahaan masih dalam proses Surat Keputusan (SK). Jenis pelanggaran itu meliputi dokumen lingkungan, pencemaran air, pengelolaan limbah B3, dan sebagainya.
“Kita saat ini sudah membuatkan 17 sanksi administrtaif teguran tertulis dan paksaan pemerintah. Kalau mereka masih abai dan tidak memperbaiki IPAL, bisa disanksi lebih berat, seperti pembekuan izin atau penutupan,” tegasnya.
Limbah pabrik di Kota Cimahi menjadi sorotan publik. Sebab, sebelumnya Satgas Citarum Harum Sektor 21 mendapati pabrik yang membuang limbah ke aliran air yang bermuara ke Sungai Citarum.
“Untuk penindakan di lapangan, kita juga bekerjasama dengan Satgas Citarum Harum. Biasanya mereka langsung melakukan penutupan, kalau di DLH ada tahapannya untuk memberikan sanksi, tidak bisa langsung menjustifikasi,” bebernya.
