RADARBANDUNG.id, CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi segera melakukan pengambilan aset daerah dari empat pengembang perumahan di Cimahi. keempat perumahan tersebut adalah, Perumahan Griya Pesantren, Komplek Permana Indah, TPU dan PSU Bukit Permana Residence, serta Komplek Pondok Mas.
Saat ini, pemerintah sedang memproses serah terima fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), dari 4 pengembang perumahan agar jadi aset daerah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi, Meitty Mustika mengatakan, untuk pengambilan aset daerah mengenai Fasos-Fasum dari pengembang perumahan, sudah masuk tahap pemanggilan serta bersurat ke developer yang bersangkutan.
“Dari empat perumahan itu tidak semua developernya ada. Jadi perlu juga bersurat ke alamat kantor developer,” ujar Meitty saat ditemui di Kantor Pemerintahan Kota Cimahi, Jalan Demang Hardjakusumah, Kamis (8/8/2019).
Meitty mengatakan, penyerahan fasos dan fasum perumahan itu sebagai langkah mengamankan aset agar menjadi milik pemerintah daerah sehingga statusnya menjadi jelas.
“Kalau sudah jadi milik pemerintah, nanti bisa dikalkulasikan berapa nilai asetnya. Itu akan jadi sumber pemasukan untuk daerah,” katanya.
Berdasarkan catatan, hingga Juli 2019 baru ada 3 pengembang perumahan yang menyerahkan fasos dan fasum ke pemerintah, yaitu Komplek Puri Cipageran, Perumnas Cijerah, dan Pilar Mas.
Pihaknya memperkirakan di Kota Cimahi ada sekitar 100 perumahan yang berdiri. Dari jumlah tersebut, 50 perumahan berizin karena dibangun setelah tahun 2007 dan 50 lagi izinnya tidak jelas karena dibangun saat Cimahi masih menjadi bagian dari Kabupaten Bandung.
“Akan didata lagi biar jumlahnya valid, yang mendata nanti konsultan. Untuk proyeknya sedang dilelangkan. Kemungkinan akhir Desember baru ada hasil pendataannya,” jelasnya.
Akan tetapi, untuk mendapatkan aset daerah dari para pengembang, bukanlah perkara mudah. Maka dari itu, keterlibatan pihak lain yang berkompeten.
Dalam hal ini, pihak Kejaksaan Negeri Cimahi melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), siap membantu pemerintah mendapatkan asetnya kembali.
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Cimahi, Rama Eka Darma mengatakan, penyerahan aset fasos dan fasum dari developer ke pemerintah tidak bisa diselesaikan dengan cepat, sebab ada tahapan yang mesti dilalui, terutama soal kelengkapan syarat administrasi, verifikasi lapangan. Setelah proses serah terima dilakukan, tahap selanjutnya adalah pembuatan berita acara dan serah terima antara developer dengan Dinas PUPR.
“Jika semuanya sudah terpenuhi, baru bisa diserahkan. Untuk kemajuan daerah kita akan bantu,” kata Eka.
Pihak Kejari pun tidak menampik, jika selama ini kerap menerima keluhan dari masyarakat, karena mereka tidak bisa memanfaatkan lahan yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, lantaran status kepemilikannya tidak jelas. Misal, ada yang mau bangun masjid, tapi status lahannya sengketa, jadi izin tidak keluar.
“Kalau ditengah jalan ada developer yang menyulitkan, sudah tentu akan disanksi. Bisa dicabut izinnya, serta denda hingga Rp50 juta, hingga pidana yang akan diterima para pengembang,” ungkapnya.
