RADARBANDUNG.id, CIMAHI – Konsep Aparatur Sipil Negara (ASN) yang boleh bekerja di rumah, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), nampaknya belum bisa diterapkan di Kota Cimahi.
Menurut Pengamat Pemerintahan dan Politik Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddha, hal mendasar dari penerapan rencana yang dikeluarkan oleh KemenpanRB itu adalah profesionalisme ASN. Sebab sejauh ini, ASN Cimahi terkadang masih bermasalah dengan profesionalisme pekerjaan.
“Secara konsep memang bagus, tapi untuk diterapkan di Cimahi saya kira masih terlalu dini. ASN Cimahi belum semuanya profesional dalam melakukan pekerjaannya,” ujar Arlan, Senin (19/8/2019).
Selain itu, lanjut dia, ASN pun bisa terganggu dengan urusan di luar pekerjaan jika melakukan kewajibannya dari rumah. Belum lagi, minim pengawasan dari atasan menjadi faktor menentukan efektiftas kinerja ASN.
“Fokus pekerjaan dengan urusan pribadi mungkin akan campur aduk. Bisa lost target akhirnya. Jadi jangan dulu lah, fokus dulu benahi kualitas SDM-nya,” jelasnya.
Meski sudah menerapkan E-government, namun tidak semua urusan berkaitan dengan pelayanan bisa sepenuhnya dialihkan ke sistem online.
“Masyarakat yang biasanya melakukan pengaduan secara langsung juga akan kebingungan ketika ada masalah dalam administrasi kependudukan misalnya. Memang sudah E-government, tapi pelayanan tidak semua bisa dengan online,” bebernya.
Belum bisa diterapkannya konsep ASN kerja di rumah ini, ditegaskan pula oleh Walikota Cimahi Ajay M. Priatna. Kata dia, untuk saat ini pihaknya belum siap menerapkan rencana tersebut, lantaran butuh persiapan matang baik dari pemerintahnya maupun ASN-nya.
“Sepertinya belum saatnya ASN di Cimahi khususnya, bekerja dari rumah. Butuh waktu dan kesiapan dari semua pihak,” katanya.
Ajay melanjutkan, penerapan wacana ASN bekerja dari rumah perlu kesiapan perangkat yang harus mendukung terwujudnya layanan publik tetap terjamin.
“Kemajuan teknologi memungkinkan semua bisa berkontribusi dimanapun. Perlu dipikirkan matang soal penerapannya di daerah terutama soal infrastruktur,” ujarnya.
Saat ini, dia menilai pelayanan publik belum sepenuhnya ditopang pemanfaatan teknologi informasi. Belum lagi masyarakat yang perlu dipikirkan karena perlu mendapatkan sosialisasi.
“Terbayang jika masyarakat datang ke pemkot sementara petugas ada di rumah. Pikirkan juga bagaimana masyarakat menghadapi culture shock seperti itu,” bebernya.
