RADARBANDUNG.id, BATUJAJAR – Kucuran dana hibah dari APBD Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk lembaga kemanusian Palang Merah Indonesia (PMI) KBB mengalami penurunan drastis.
Ketua PMI KBB, Djunaedi mengatakan bantuan hibah tahun ini dinilai sangat jauh dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selama PMI berdiri. Bantuan tahun ini sangat jauh dibandingkan perjalanan PMI selama berdiri yang pernah mendapatkan hibah hingga Rp 250 juta untuk setahun.
“Kami hanya mendapatkan hibah sebesar Rp 15 juta untuk tahun 2019. Dan hibah tersebut belum kita diambil dengan harapan di APBD-P (perubahan) 2019 nanti ada penambahan,” kata Ketua PMI KBB, Djunaedi di Ngamprah, Kamis (22/8/2019).
Padahal, kata dia, sesaui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan memperkuat peranan Palang Merah Indonesia (PMI) dalam melaksanakan berbagai tugas kemanusiaan.
“Makanya nanti kami akan mencoba beraudiensi dengan dewan agar ada bantuan anggaran untuk PMI. Dasarnya PP tadi, bahwa PMI sebagai lembaga kemanusiaan bisa mendapatkan bantuan anggaran dari APBD,” ujarnya.
Dalam menunjang operasional PMI, kata dia, saat ini hanya mengandalkan dari Bulan Dana PMI yang merupakan partisipasi dari lapisan masyarakat serta instansi/perusahaan.
“Kami hanya mengandalkan dari Bulan Dana PMI yang dalam satu tahun bisa terkumpul diangka Rp 450 juta. Sementara, biaya operasional selama satu tahun bisa mencapai Rp 650 juta, terdiri untuk gaji pegawai, sewa gedung, biaya listrik untuk alat-alat canggih pemeriksaan darah dan lainnya,” jelasnya.
Disinggung soal kesiapan menghadapi kekeringan dan kesulitan air bersih, dia mengaku sudah melakukan koordinasi dengan BPBD KBB.
“Dalam menghadapi kekeringan saat ini, PMI siap untuk memberikan bantuan air bersih dengan menyiapkan satu armada tangki dengan kapasitas air sebanyak 5 ribu liter. Tapi, sampai saat ini belum ada laporan dari masyarakat soal permintaan air bersih,” tandasnya.