15.000 Rutilahu Akan Di Rehab

oleh -
rutilahu
GOTONG ROYONG: Sejumlah petugas dibantu warga bergotong royong merehab rumah tidak layak huni (rutilahu). Foto : ( IST )

RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan merehabilitasi 15.000 rumah tidak layak huni (Rutilahu) pada 2019.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut sedikitnya diperlukan anggaran sebesar Rp262,5 miliar.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Jabar Dicky Saromi mengatakan, sedikitnya Rp262,5 miliar dianggarkan untuk merehabilitasi ke 15.000 unit rutilahu tersebut. Mayoritas lokasi rutilahu berada di Priangan Timur, seperti Garut, Tasikmalaya dan Ciamis.

“Yang ada di Priangan Timur itu sekitar 30 persen, selebihnya menyebar di kota dan kabupaten lain di Jabar,” ujar Dicky di Gedung Sate, Selasa (3/9/2019).

Dicky menyebut, anggaran proyek ini akan disalurkan lewat bantuan sosial langsung kepada pemilik rumah melalui Badan Keswadayaan Masyarkat (BKM). Dimana kepala keluarga akan mendapatkan bantuan rehab Rp17,5 juta.

Lanjut dia, perbaikan rutilahu di Jabar ini akan dilakukan secara bertahap. Dia sampaikan, tahun 2020 pun akan ada program yang sama namun pihaknya belum bisa memastikan jumlah penerima bantuan tersebut.

Selain rutilahu, pihaknya menggagas program untuk rusun transit milik Jabar yang saat ini berada di empat titik, yaitu di Ujung Berung, Rancaekek, Batujajar dan Solokan Jeruk. Dia katakan, Rusun transit tersebut diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Adapun saat ini empat rusun tersebut memiliki kapasitas 1.000 kk yang 97 persennya sudah dihuni.

“Kami membuat program pengembangan bagi kelurahan yang tinggal di rusun agar mereka memiliki tabungan perumahan termasuk penciptaan lapangan kerjanya,” ujar dia.

Dicky mengatakan, sejumlah program yang terus digodok adalah bagian dari program strategis Pemprov Jabar. Selain kedua program tersebut, pihaknya pun memiliki program pembangunan creative center di tiga kota yaitu Cirebon, Bogor dan di Purwakarta. Kemudian Kota Juara dan Alun-alun.

“Ada juga program strategis yang inline dengan kebijakan nasional yaitu SPAM di Metro Bandung yang sudah jalan yaitu di Cimaung pada Januari lalu, dan Sub SPAM di Cirebon Raya dengan membangun SPAM Jatigede yang bisa direalisasikan pada 2023 mendatang,” paparnya.

Dicky mengatakan, untuk SPAM Jatigede ini membutuhkan anggaran Rp2 triliun yang akan menerapkan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).

“Saat ini kami tengah menyiapkan di antaranya soal teknologi maupun pelangsing jawab atau PJPK-nya,” pungkasnya.

(arh/net)