RADARBANDUNG.ID, BANDUNG – Terduga banyak proyek siluman yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, membuat partai pengusung pertamanya Nasional Demokrat (NasDem) memastikan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat layak dilayangkan.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Jawa Barat, Tia Fitriani menyebut, interpelasi diperlukan untuk mengungkap kejanggalan eksistensi Tim Akselarasi Pembangunan (TAP). Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab akan permasalahan antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan DPRD.
“Terlebih, adanya keberadaan TAP yang dikabarkan bermanuver memangkas hak dan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ini harus dijelaskan, kita tidak mengharamkan adanya interplasi kalau sampai TAP mengganggu intitusi di Jawa Barat tentu harus ditanyaka,” ujarnya kepada wartawan, Senin (14/10/2019).
Selain itu, lanjutnya, progres pemerintahan di masa kepemimpinan Ridwan Kamil menciptakan sekat yang memperuncing masalah.
“Iya, adanya TAP ini kan memang tidak ada konsultasi, obrolan dengan kita sejak awal. Harusnya dari kita juga, unsur – unsurnya dari kita. Dan ternyata TAP ini ada tiga bagan, semakin liar lah ini,” ujarnya.
Tia mengibaratkan, kondusifitas Gubernur dengan DPRD Jawa Barat ini seperti suami istri. Dengan kehadiran TAP yang dinilai seenaknya bertindak menciptakan kegaduhan, sudah seharusnya dibahas bersama.
“DPRD dengan gubernur itu ibaratnya suami istri yang kurang komunikasi pasti terjadi hal yang tak diinginkan, kehadiran pihak ketiga. Nah kehadiran pihak ketiga ini kalau dikomunikasikan dulu kan tidak jadi masalah,”imbuhnya.
Tia menambahkan, untuk menciptakan kondusifitas, pihaknya menawarkan untuk membuka ruang dialog antara Dewan dengan gubernur.
“Interpelasi itu memang hak DPRD, sebetulnya kami sebagai pengusung kalau memang itu sudah seharusnya, kami menawarkan dulu komunikasi dua arah langsung dengan gubernur, karena memang NasDem sebagai pengusung yang pertama totalitas memenangkan beliau,” katanya.
Terpisah, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hadi Wijaya menilai, perkembangan kelompok – kelompok yang mengatasnamakan kepanjangan tangan gubernur yaitu adanya Tim Akselarasi Jabar Juara (TAJJ). Menurutnya, eksistensi TAJJ sama hal nya dengan TAP yang membatasi aparatur OPD di dinas – dinas.
“Tahun ini lahir yang namanya TAJJ, ini ‘mengganggu’ kedudukan para kepala dinas dan eselon II jadi tidak nyaman, sementara dewan kan hanya berkomunikasi sesuai aturan dengan kepala dinas,” ujar Hadi.
Bahkan, manuver TAJJ ketika diverifikasi, dinilai kurang menunjukan integritas. “Ketika TAJJ langsung mengatakan ‘ini dari gubernur’ dan kemudian kita tidak bisa mengkonfirmasi, menanyakan dan kemudian kita lihat ya karena yang membuat bukan orang – orang yang mengenal baik mekanisme pemerintahan Jawa Barat,” katanya.
“Akhirnya banyak terjadi kesalah fahaman di lapangan. Jadi masukan yang kita masukan di rapat – rapat resmi dewan, kok enggak terwujud dalam pelaksanaan kerja,” tambahnya.
(nida khairiyyah)