RADARBANDUNG.com, BANDUNG – Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Jabar menempati posisi paling bungsu, yakni ke-34 dari total 34 provinsi di Indonesia. Berdasarkan nilai yang dikeluarkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Provinsi Jabar memperoleh angka terendah 46,17, berada di bawah rata-rata IPP Nasional yakni 50,51.
IPP dianggap penting sebagai pengukur tingkat kemajuan pemuda di Indonesia. Hal ini kian krusial ketika dikait-kaitkan dengan puncak bonus demografi pada 2030 nanti. IPP memiliki setidaknya 15 indikator yang kemudian dikelompokan ke dalam lima kategori utama, yakni tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan dan lapangan kerja, kepimpinan dan pastisipasi politik, serta masalah gender dan diskriminasi.
Menanggapi hal tersebut, Kabag Pelayanan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jabar, Muhammad Nizar mengaku, heran dan tidak menyangka terkait jebloknya IPP Jabar. Untuk itu, lanjut Nizar, pihaknya telah menginisiasi dua Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) untuk meningkatkan IPP di 2020 ini. Rapergub pertama, terkait Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan, sementara yang kedua tentang Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda.
Lebih lanjut Nizar menjelaskan, IPP tersebut tidak dihasilkan hanya dari kerja tunggal Dispora. Namun, menjadi tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan DP3KB. Hal tersebut didasarkan sesuai dengan indikator IPP yang mencakup tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan pemuda, lapangan dan kesempatan kerja, kepemimpinan dan partisipasi politik, serta gender dan diskriminasi.
“Dalam hal ini, Dispora memiliki posisi sebagai leading sector. Jadi, kami hanya mengkoordinasi. Kami tak mungkin belerja sendiri untuk meningkatkan IPP, ini menjadi kerja bersama dengan dinas-dinas terkait,” ungkapnya saat ditemui Radar Bandung di kantor Dispora Jabar, Bandung, Rabu (5/2/2020).
Kata dia, pembuatan regulasi sebagai pegangan sejumlah OPD menjadi langkah awal yang tak bisa dielak, mengingat kewenangan yang terbatas pada Dispora. Selain itu, sambung Nizar, regulasi tersebut sebetulnya telah memiliki landasan hukum yang jelas, yakni diatur lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
Nizar menilai, dengan adanya regulasi yang terangkum pada Rapergub pertama tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan, Gubernur nantinya dapat memantau langsung OPD yang terlibat, sehingga akan meningkatakan keseriusan dalam meningkatkan IPP.
“Kemungkinan proses Rapergub tersebut akan sepenuhnya rampung Maret ini. Semoga dengan adanya regulasi, kami bisa lebih bersinergi dengan OPD lain,” ujarnya.
Nizar menambahkan, selain dua Rapergub ada pula sejumlah program yang akan terus dioptimalkan guna mendukung peningkatan IPP. Nizar mencontohkan, antar lain Kepemimpinan Pemuda, Ajudan Magang, Latihan Pengembangan Kewirausahaan yang kini telah tujuh angkatan, Jabar innovation Fellowship (Pemuda Magang), Jabar Innovation Summit.
“Kami berharap dengan dua Rapergub dan pengoptimalan program-program tersebut, dapat menunjang peningkatan IPP Jabar di 2020 secara signifikan,” pungkas Nizar.
