RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Industri asuransi sedang menjadi sorotan publik, begitu pun dengan BPJamsostek. Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disebut KPK telah memeriksa kinerja pengelolaan dana investasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek).
Direktur Utama BPJamsostek, Agus Susanto menegaskan kinerja investasi BPJamsostek dalam kondisi aman, tidak ada kerugian, dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan meraih capaian yang baik.
”Meski investasi beberapa BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak di bidang jasa asuransi terpuruk.” Dalam keterangan Pojokbandung.com tanggal 3 Februari 2020,” ujar Agus, Senin (10/2/2020).
Begitu pula dari pihak KPK, Deputi Pencegahan Korupsi KPK, Pahala Nainggolan mengatakan BPJamsostek merupakan salah satu pengelola dana publik terbesar di Indonesia, sehingga pastinya masuk radar pengawasan KPK. Berdasarkan pengawasan KPK, kinerja BP Jamsostek dalam bidang pengelolaan investasi secara keseluruhan telah mencapai hasil yang baik.
”KPK tidak ada menemukan tentang kerugian pada investasi BPJamsostek. “Kami di KPK tentunya akan terus mengawasi kinerja BP Jamsostek, terutama bidang investasi. Dalam pengawasan kami, tidak ada ditemukan kerugian Rp 13 Triliun seperti isu yang diedarkan pihak tidak bertanggungjawab,” imbuh Pahala Nainggolan.
Ia mengatakan BPJamsostek selalu kooperatif dalam menerima saran dan selalu berkonsultasi agar tidak terjadi kesalahan dalam operasionalnya. Meski demikian, ia berpesan BPJamsostek yang saat ini tengah menjadi sorotan karena besarnya dana yang dikelola. ”Harus terus fokus menjaga Good Governance, dan mengelola kegiatan operasional secara prudent,” paparnya.
“Kami siap mendampingi BPJamsostek untuk menghadapi intervensi dari dalam atau luar dalam pengelolaan dananya. Bagi KPK ini merupakan cara strategis pencegahan korupsi dan bagian dari pelayanan publik,” tuturnya.
Menurut Agus Susanto, Direktur Utama BPJamsostek di tengah dinamika kondisi investasi global dan Indonesia, kinerja investasi BPJamsostek masih on the track. Agus menguraikan dana kelolaan BPJamsostek telah mencapai Rp 431,7 triliun pada akhir Desember 2019.
Pihaknya juga mencatatkan hasil investasi sebesar Rp 29,2 triliun. Bahkan pada capaian pada tahun 2019 tersebut mencapai sebesar 7,3 persen lebih atau lebih tinggi dari kinerja IHSG yang hanya mencapai 1,7 persen.
“Kami selalu berpegang teguh pada aturan yang berlaku, seperti PP No. 99 tahun 2013 dan PP No. 55 tahun 2015, yang mengatur jenis instrumen-instrumen investasi yang diperbolehkan berikut dengan batasan-batasannya. Ada juga Peraturan OJK No. 1 tahun 2016 yang juga mengharuskan penempatan pada Surat Berharga Negara sebesar minimal 50 persen,” imbuhnya.
Untuk mengantisipasi kondisi pasar modal, Agus menjelaskan pihaknya telah mengalihkan mayoritas portofolio pada instrumen fixed income hingga mencapai 71 persen dari total portofolio. Sehingga tidak terpengaruh langsung dengan fluktuasi IHSG.
Menurutnya untuk saham, BPJamsostek hanya berinvestasi pada emiten BUMN, emiten dengan saham yang mudah diperjualbelikan, berkapitalisasi besar, memiliki likuiditas yang baik dan memberikan deviden secara periodik. Ini didasarkan faktor analisa fundamental dan review risiko menjadi pertimbangan utama dalam melakukan seleksi emiten. “Jadi tidak ada investasi di saham yang biasa disebut saham gorengan,” ujar Agus.
Agus juga menjelaskan dengan kinerja pengelolaan dana diatas, sebagai Badan Hukum Publik, kegiatan operasional BP Jamsostek termasuk pengelolaan dana telah diawasi dan diaudit oleh berbagai lembaga berwenang seperti BPK, OJK dan KPK.
Kepala Kantor BPJamsostek Cabang Bandung Lodaya, Alpian, berpesan Kantor Cabang akan terus berupaya mengawal dan memastikan kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
”Dan diharapkan tidak hanya dari sisi internal perusahaan saja, tetapi dari sisi para pekerja seluruh indonesia juga ikut mengawal dan mengawasi kegiatan operasional BPJamsostek,” katanya.
Alpian berujar, pihaknya akan terus menolak adanya praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi. Dan akan terus mengupayakan lingkungan kerja dan pelayanan yang bersih dari praktek korupsi dan gratifikasi.
