RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta Setiawan Wangsaatmaja selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat membantu mengakselerasi program prioritas. Salah satunya dengan cara melobi pemerintah pusat agar memberikan bantuan pembangunan.
Setiawan sendiri resmi dilantik di Gedung Sate, pada Jumat (14/2/2020) berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 31/TPA Tanggal 30 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar.
Ia dipilih oleh Presiden Joko Widodo setelah melalui proses open bidding. Dua kandidat sekda hasil open bidding yang juga diajukan kepada Presiden adalah Dedi Taufik (Kepala Disparbud Provinsi Jawa Barat) dan Yerri Yanuar (Kepala BKD Provinsi Jawa Barat).
Setiawan sempat berkarir di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terakhir, ia menjabat Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), sebelum kemudian pada April 2013 diangkat sebagai Deputi Bidang SDM Apararatur Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.
Dengan catatan kinerja itu, Ridwan Kamil meminta Setiawan memanfaatkan jaringan di pemerintah pusat untuk mengakselerasi bantuan serta mengenai keadilan fiskal dari pusat. Keadilan fiskal yang dimaksud, adalah dana transfer ke kabupaten/ kota tahun 2020 untuk Jabar sebesar Rp 48,3 triliun. Sedangkan dana transfer untuk Jawa Tengah mencapai Rp 48,8 triliun, dan Jatim Rp 54,4 triliun.
Anggaran itu diberikan karena jumlah kabupaten/ kota di Jabar sebanyak 27 wilayah, lebih sedikit dari dibandingkan dengan Jateng yang memiliki 35 kabupaten kota, dan Jatim memiliki 38 kabupaten kota. Jumlah desa di Jabar juga lebih sedikit, yakni 5.312 dengan jumlah dana desa Rp 5,9 triliun, Jateng mempunyai 7.809 desa dan mendapat dana desa sebesar Rp 8,2 triliun, sedangkan Jatim terdiri dari 7.724 desa memperoleh Rp 7,6 triliun.
“Mungkin dengan jaringan pak Iwan di kementrian lobi-lobi itu bisa menghasilkan dukungam bantuan sehingga APBD Jabar yang terbatas mudah-mudahan di jaman sekda pa Iwan bisa berlipat-lipat bantuan dari pusat,” imbuhnya.
Setiawan pun diminta fokus dan tidak terganggu dengan berbagai kepentingan politik yang memunculkan dinamika yang tak perlu. Pernyataan itu didasarkan pada kasus yang saat ini menimpa Sekda sebelumnya, Iwa Karniwa yang terjerat kasus dugaan suap proyek Meikarta, setelah mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur ke PDIP.
“Mudah-mudahan fokus saja pada pekerjaan, jangan ada hal-hal yang di luar tupoksi seperti sebelum-sebelumnya. Saya kira itu harus dipahami karena pejabat politik ada 122 orang. 120 nya dewan , dua lagi gubernur dan wagub di luar itu gada yang bersifat formal sebagai individu politik termausk sekda,” pungkanya.
Sementara itu, Setiawan Wangsaatmaja mengaku siap menjalankan instruksi dari Ridwan Kamil. Ia pun berkomintmen memegang kuat Undang-undang ASN dan kode etik ASN untuk tidak terlibat dalam urusan politik praktis.
Menururnya tugasnya saat ini mengakselerasi program-program gubernur dan wagub Jabar akan bisa berjalan di lapangan. Ia menjadi jembatan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Tupoksi sekda sendiri kan membantu kepala daerah penyusunan kebijakan maupun koordinasi administratif untuk OPD. Jadi saya sebagai sekda harus punya peran bagaimana membantu kepala daerah untuk mensinergakan seluruh OPD. Saya fokus itu,” ujar Setiawan.
