News

Menteri Hukum dan HAM Mengaku Apes

Radar Bandung - 25/02/2020, 10:21 WIB
Oche Rahmat
Oche Rahmat
Tim Redaksi
Menteri Hukum dan HAM Mengaku Apes
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

RADARBANDUNG.id, – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly memaparkan hasil temuan Tim Independen yang ia bentuk untuk mengetahui keberadaan politikus PDIP Harun Masiku.

Yasonna menjelaskan, dari temuan tersebut adanya kel‎alaian vendor terkait keberadaan Harun Masiku ini. Ia mengklaim vendor lupa melakukan singkronisasi antara komputer Bandara Soekarno Hatta (Angkasa Pura II) dengan pihak Imigrasian Kementerian Hukum dan HAM.

“Kami mulai meminta tim gabungan bekerja. Ditemukan 120.661 data dari tanggal 23 Desember sampai 10 Januari. Data itu terekam di server masing-masing dan tidak terkoneksi ke server lokal (Bandar Soekarno Hatta),” ujar Yasonna‎ di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Menurut Yasonna, setelah dilakukan singkronisasi dengan perbaikan konfigurasinya. Barulah kedatangan Harun Masiku ke Bandara Soekarno Hatta terekam secara lengkap.

“Setelah dilakukan perbaikan konfigurasinya pada tanggal 10 Januari kedatangan Masiku baru terkirim secara perlahan dari data itu,” katanya.

Oleh sebab itu Yasona mengatakan, saat ini dirinya  sedang apes mengenai keberadaan Harun Masiku tersebut. Sehingga membuat dirinya malu. Karena itu, politikus PDIP ini meminta pertanggungjawaban dari pihak vendor yang lupa melakukan singronisasi antara komputer Bandara Soekarno Hatta (Angkasa Pura II) dengan pihak Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM.

“Jadi ini betul-betul apes besar dan sangat memalukan,” tegasnya.

Yasonna juga tidak menutup kemungkinan akan melakukan tuntutan pidana dari vendor tersebut. Sebab mereka tidak profesional melakukan singkronisasi data.

“Kita lihat dulu apakah ada unsur pidananya, tapi saya harus meminta pertanggungjawaban dari vendor,” ungkapnya.

‎Diketahui, Tim Gabungan yang dibentuk Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait perlintasan Harun Masiku mengumumkan hasil investigasinya, Rabu (19/2). Dalam hasil investigasi ini, Tim Gabungan mengklaim ada kesalahan sistem sehingga Direktorat Jenderal Kemenkumham tidak mencatat kedatangan tersangka kasus dugaan suap pengurusan pergantian anggota DPR RI Fraksi PDIP bersama dengan ratusan orang lainnya.

(jpc)


Terkait Politik
Halal Bihalal Aktivis 98 Jabar Jadi Ajang Menyuarakan Keresahan Demokrasi dan Ekonomi
Politik
Halal Bihalal Aktivis 98 Jabar Jadi Ajang Menyuarakan Keresahan Demokrasi dan Ekonomi

  RADARBANDUNG.id  – Suasana penuh semangat dan keprihatinan mewarnai gelaran Halal Bihalal Aktivis 98 Jawa Barat yang digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa saat ini. Acara yang dihadiri oleh sejumlah aktivis lintas generasi ini menjadi ruang bersama untuk menyampaikan aspirasi dan keresahan terhadap berbagai isu kebangsaan. Muhammad Dawam, salah satu perwakilan Aktivis 98 Jabar, […]

Presiden Prabowo Subianto Temui Megawati Soekarnoputri, KIM Siap Terima PDIP
Politik
Presiden Prabowo Subianto Temui Megawati Soekarnoputri, KIM Siap Terima PDIP

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto diam-diam telah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Senin (7/4/2025) malam. Pertemuan tertutup Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri selama satu jam itu berlangsung di kediaman Megawati di Teuku Umar, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto datang bersama Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. […]

Wamendagri Bima Arya : Bupati Indramayu Lucky Hakim Mohon Maaf Setelah Tak Izin Pelesiran ke Jepang
Politik
Wamendagri Bima Arya : Bupati Indramayu Lucky Hakim Mohon Maaf Setelah Tak Izin Pelesiran ke Jepang

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa Bupati Indramayu Lucky Hakim telah menyampaikan permintaan maaf. Hal itu setelah dikabarkan bahwa Bupati Indramayu Lucky Hakim pergi ke luar negeri tanpa meminta izin dari Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bima menuturkan, dirinya sudah membangun komunikasi dengan Lucky Hakim. […]

Dedi Mulyadi Mutasi 25 Pejabat Pemprov Jabar,  Ini Nama-namanya
Politik
Dedi Mulyadi Mutasi 25 Pejabat Pemprov Jabar, Ini Nama-namanya

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan perombakan besar-besaraan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Sedikitnya ada 25 pejabat yang alami mutasi dari jabatan kepala dinas hingga direktur rumah sakit.

location_on Mendapatkan lokasi...
RadarBandung AI Radar Bandung Jelajahi fitur berita terbaru dengan AI
👋 Cobalah demo eksperimental yang menampilkan fitur AI terkini dari Radar Bandung.