RADARBANDUNG.id – Sejumlah kalangan terutama para pekerja menilai Rancangan Undang – Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja tidak memperhatikan hak-hak kelas pekerja perempuan seperti cuti melahirkan dan cuti tahunan.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Johnny G Plate menanggapi, pemerintah tidak menghapus aturan terkait cuti hamil hingga cuti tahunan. pemerintah akan memastikan lapangan pekerjaan tidak terhambat
“Cuti hamil, besar, dan tahunan tidak dihapus,” ujarnya di Kantornya, Rabu (26/2).
Johnny mengimbau agar masyarakat dapat mengetahui informasi tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang resmi dari pemerintah. Sebab, menurutnya, ada oknum yang membangun opini terkait RUU omnibus law tidak bersumber dari draf asli.
“Mungkin draf yang belum resmi cenderung membangun opini yang belum tentu bersumber dari draf asli,” tuturnya.
Sebagai informasi, Presiden Jokowi telah meminta jajaran kementerian di Istana agar segera berunding dengan parlemen membahas Omnibus Law. Jokowi bahkan mendorong Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja bisa rampung dalam 100 hari kerja.
Masa 100 hari itu terhitung sejak naskah akademik RUU tersebut disampaikan ke lembaga legislatif hingga masa pembahasan selesai. Saat ini, pemerintah masih finalisasi naskah akademik tersebut. Targetnya, naskah akademik akan diselesaikan pada pekan ini.
(jpc/radarbandung)
