Elin Suharliah Berupaya Realisasikan Keluhan Warga

oleh -
AKRAB : Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDIP, Elin Suharliah (tengah), melaksanakan reses di Kampung Curug Agung Rw 02, Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Senin (2/3).

ADIKARYA PARLEMEN

RADARBANDUNG.id, NGAMPRAH РWarga Kampung Curug Agung Rw 02, Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah mengikuti kegiatan Reses Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Fraksi PDIP, Elin Suharliah, Senin (2/3).

Dalam kegiatan Reses II Tahun Sidang 2019-2020 Anggota DPRD Provinsi Jawa
Barat tersebut, warga setempat menyampaikan berbagai keluhan terkait
berbagai pelayanan dasar yang diharapkan masyarakat berjalan optimal baik kesehatan maupun pendidikan.

Selain itu, masyarakat pun menyampaikan aspirasi terkait fasilitas umum yang dinilai masih minim, termasuk pembangunan infrastruktur berupa jalan, saluran air (Drainase) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta keberadaan gedung Posyandu yang refresentatif.

Usai kegiatan, Anggota Komisi III DPRD
Provinsi Jawa Barat Fraksi PDIP, Elin Suharliah mengatakan, sebagian besar
masyarakat mengeluhkan pelayanan
kesehatan yang diterima baik sebagai
peserta BPJS Kesehatan mandiri maupun
BIP yang dibiayai oleh negara.

T”Yang pertama usulan mengenai BPJS,
baik dari segi distribusi BPJS itu sendiri yang belum rata kepada semua warga miskin yang membutuhkan,” katanya Elin ditemui Radar Bandung, Senin (2/3).

Elin menilai, kenaikan BPJS mandiri yang mencapai 100 persen tersebut juga dirasakan oleh sebagian besar masyarakat sangat memberatkan. Selain itu, masyarakat pun tidak jarang mengeluhkan pelayanan yang
diberikan rumah sakit dan puskesmas.

“Dirasakan oleh masyarakat pemegang
BPJS pelayanan rumah sakit sepertinya
masih perlu ditingkatkan,” ucapnya.

Di bidang pembangunan, kata Elin, masyarakat pun menyampaikan aspirasi terkait pembangunan dan perbaikan jalan desa serta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang ada di wilayah tersebut.

“Kemudian bidang pembangunan
tentu sesuai dengan keinginan masyarakat seperti adanya kampung caang, jalan desa dan TPT,” katanya.

Dalam waktu dekat, usai melaksanakan
reses pihaknya segera akan sampaikan
kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kendati Elin bukan pada komisi yang
membidangi hal tersebut, namun pihaknya akan mendorong aspirasi yang diperoleh selama reses akan segera disampaikan.

“Namun saya selaku anggota DPRD
Jabar tentunya apa yang disampaikan
oleh masyarakat kami sampaikan kepada gubernur melalui reses ini,” pungkasnya.

(adv/kro)