Pemerintah Tak Boleh Melawan Putusan MA yang Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

oleh -
BPJS Kesehatan
ILUSTRASI: BPJS Kesehatan (ist)

“Pasal 34 itu yang dikabulkan. Kemudian yang selebihnya itu ditolak,” urai Andi.

Perkara Nomor 7P/HUM/2020 itu diputus pada Kamis 27 Februari 2020 terkait Hak Uji Materil. Perkara ini diadili oleh Ketua Majelis Hakim Agung Supandi dengan anggota Yosran dan Yodi Martono.

Terpisah, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah tidak akan melawan putusan MA terkait pembatalan kenaikkan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah akan mematuhi putusan MA tersebut.

Perjalanan KA Argo Parahyangan Berubah Mulai Hari Ini, Ini Jadwalnya

RS Rujukan di Jabar Kesulitan Tangani Pasien Virus Corona

“Kami ikuti saja. Pemerintah, kan tidak boleh melawan putusan pengadilan,” kata Mahfud ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Mahfud menerangkan, putusan MA bersifat final dan mengikat. Pemerintah tidak bisa melakukan upaya banding sehingga perlu menjalankannya.

“Putusan MA, kalau yudisial review itu adalah putusan yang final, tidak ada banding terhadap yudisial review, beda dengan gugatan perkara perdata atau pidana itu masih ada PK kalau sudah diputus MA di kasasi,” tutur mantan Ketua MK ini.

(jpc/ca)