RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Merebaknya pandemi virus corona (Covid-19) mengakibatkan tertahannya pemulihan ekonomi global. Tak terkecuali dengan Provinsi Jawa Barat yang menghadapi tantangan perkonomian yang tidak dapat dianggap remeh.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Dampak Ekonomi dan Penanganan COVID-19 di Jawa Barat di Bale Pasundan Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Jabar, Kota Bandung, Kamis (19/3). Rapat itu dihadiri Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, Sekretaris Daerah Jabar Setiawan Wangsaatmaja.
Kepala KPw BI Jabar Herawanto mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I 2020 diperkirakan bias ke bawah. Hal ini disebabkan meluasnya dampak covid-19, sehingga dapat menyebabkan penurunan ekspor, investasi dan tertahannya konsumsi.
Baca Juga: Ngeri! VIDEO Truk Seruduk 3 Motor dan Mobil di KBB, 2 Korban Tewas Terkapar di Jalanan
“Dari sisi lapangan usaha, kinerja sektor indutri pengolahan dan perdagangan, serta konstruksi cenderung melambat,” ujar Herawanto.
Kata Herawanto, sebagai upaya jangka pendek untuk mengurangi perlambatan ekonomi akibat COVID-19, KPwBI Jabar merekomendasikan stimulus ekonomi berupa percepatan belanja fiskal oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun 27 kabupaten/kota se-Jabar.
“Stimulus fiskal diharapkan dapat ditingkatkan pada semester I 2020 untuk menahan perlambatan ekonomi yang lebih dalam. Sementara itu, berlanjutnya pembangunan infrastruktur strategis diharapkan memberi daya dorong pada perekonomian,” jelasnya.
“Di sisi lain, ditengah tertahannya konsumsi masyarakat terutama pada durable goods, upaya menjaga inflasi tetap terkendali perlu terus dilakukan agar daya beli masyarakat terjaga,” tambahnya.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menilai, Rakor Dampak Ekonomi dan Penanganan Covid-19 ini penting bagi Pemprov Jabar sebagai pengambil keputusan di daerah secara cepat, akurat, terukur dan rasional.
Dalam rakor yang juga diikuti bupati/wali kota se-Jabar atau yang mewakili itu, ia mengingatkan semua pihak untuk disiplin menerapkan anjuran social distancing. Kebijakan ini ia sadari akan berdampak kepada sektor pariwisata khususnya pelaku industri hotel dan restoran.
“Memang saat dikampanyekan diam di rumah, tidak semua pelaku ekonomi bisa melakukan terutama pabrik. Jadi sampai detik ini (pemprov) masih perlu masukan, kira-kira langkah rekomendasi apa,” ucap dia.
Baca Juga: Aa Gym Minta Masyarakat tak Anggap Remeh Penyebaran Virus Corona
“Saya juga titip (kepada) bupati/wali kota untuk berikan insentif (berupa) pengurangan pajak hotel dan restoran. Jangan sampai (mereka) pengunjungnya sedikit, pajak tidak ada insentif akhirnya cash flow industri restoran dan hotel tertinggal dan terjadi PHK. (Pengurangan pajak) bisa dilakukan minggu ini, secepatnya,” tegasnya.
Selain itu, Emil sapaan Ridwan Kamil meminta bupati/wali kota di Jabar untuk segera membelanjakan APDB dan membuat rencana aksi pembelanjaan anggaran pemerintah dalam dua bulan ini untuk mengurangi keterlambatan. Ia pun ingin mendapatkan masukan terkait sektor informal atau kelas menengah ke bawah yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian.
“Misalnya ojol (ojek online). Jika sampai di titik bahwa mereka (sektor) informal menengah bawah ini dilakukan jaringan pengaman sosial, kami butuh tim untuk menghitungnya, (apakah) suplai sembako selama mereka terkendala, atau (bantuan) keuangan, atau penundaan pembayaran tertentu. Perlu secepatnya dikaji,” ujar Emil.
Sementara itu, Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad), Rina Indiastuti menyatakan komitmen untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dalam penanggulangan Covid-19.
“Kami melakukan tes lab COVID-19. Selain itu, Rumah Sakit Pendidikan Unpad akan menjadi tempat penampungan dan perawatan pasien. Kami juga melakukan kajian produk obat yang berpotensi mengendalikan Covid-19,” pungkasnya. (muh)
