RADARBANDUNG.id – Karantina wilayah atau lockdown dipertimbangkan pemerintah untuk mengatasi persebaran virus corona.
Pemerintah kini menyusun peraturan turunan dari undang-undang. Namun, opsi lockdown tersebut hanya akan diberlakukan secara terbatas.
”Karantina terbatas dipertimbangkan untuk daerah yang terjangkit,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sebuah acara di DPP Golkar kemarin (28/3/2020).
Baca Juga: Ini Sejumlah Ruas Jalan Utama di Bandung yang Ditutup untuk Hindari Wabah Corona
Penting! Ini 16 Poin Keputusan Baru Wali Kota Bandung Soal Penanganan Wabah Covid-19
Kebijakan itu, lanjut dia, akan diterapkan di sejumlah wilayah dengan tingkat terpapar Covid-19 yang cukup parah.
Namun, Airlangga enggan memerinci daerah mana saja yang bakal dikarantina terbatas.
Langkah itu terlebih dulu dibahas dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo, besok (30/3). ”Tunggu rapat Senin (besok) akan diputuskan,” kata Airlangga.
Merujuk data nasional dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19, lima provinsi memiliki angka persebaran virus corona paling tinggi. Yaitu, DKI Jakarta, Jatim, Jabar, Jateng, dan Jogjakarta.
Lima provinsi tersebut mendominasi temuan kasus baru setiap hari.
Baca Juga: 5 Positif Corona, Tasikmalaya Lockdown, Larang Kendaraan Masuk Kota
Meski ada opsi karantina terbatas, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tetap mengutamakan social distancing. Pemerintah belum memikirkan untuk melakukan lockdown total.
”Ini supaya jelas saya sampaikan lagi. Pilihan utama tetap social distancing,” tegasnya.
Menurutnya, social distancing juga diterapkan di sejumlah negara dalam menanggulangi persebaran Covid-19.
Jika imbauan menjaga jarak di tempat umum dipatuhi masyarakat, dampaknya dalam mencegah persebaran virus corona akan sangat efektif.
”Banyak negara yang menerapkan ini. Jika dipatuhi secara ketat, ini bisa memutus mata rantai penularan virus,” tutur dia.
Mengapa tidak mengambil kebijakan lockdown? Airlangga mengungkap motif ekonomi sebagai alasan utama.
Sebagian besar masyarakat Indonesia, kata dia, merupakan golongan menengah ke bawah yang ditopang penghasilan harian. Artinya, pendapatan mereka sangat bergantung pada pekerjaan sehari-hari.
