Pandemi Covid-19 Diprediksi Berakhir Juli

oleh -
Pandemi Covid-19 Diprediksi Berakhir Juli
Ilustrasi (jpc)

Di bagian lain, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai peraturan penetapan PSBB memperpanjang proses birokrasi dan memperlambat penanganan Covid-19. Peraturan yang dimaksud adalah Permenkes 9/2020. Permenkes itu mengatur pemda dalam mengajukan permohonan penetapan PSBB. Disebutkan, permohonan pemda harus disertai data peningkatan kasus dan persebaran. Padahal, data itu seharusnya sudah dimiliki Kementerian Kesehatan dan gugus tugas.

Setelah diajukan pun, usulan pemda itu bakal dikaji lebih dulu oleh tim penetapan PSBB. Tim tersebut dibentuk Kemenkes dan beranggota 48 orang lintas instansi, yang berarti memakan waktu lagi untuk melakukan kajian dan menyesuaikan dengan prosedur instansi masing-masing. ”Jalur birokrasi pun menjadi makin panjang,” ungkap Direktur Jaringan dan Advokasi PSHK Fajri Nursyamsi.

PSHK mendesak Menkes agar merevisi peraturan tersebut demi memangkas birokrasi penetapan PSBB. Usulan pemda harus dibuat lebih sederhana dan memanfaatkan data persebaran kasus yang sudah dipegang pemerintah pusat tanpa harus menunggu laporan ulang dari daerah. Mereka juga menyarankan agar gugus tugas dijadikan forum koordinasi dan pengambilan keputusan wilayah yang layak dijalankan PSBB atau karantina wilayah, tidak harus melalui tim tambahan lagi.

Untuk menjalankan fungsi itu, perlu ada restrukturisasi yang dilakukan presiden terhadap gugus tugas. Bukan lagi menempatkan kepala BNPB di kursi komando, melainkan Menkes karena sesuai dengan situasi kedaruratan kesehatan. Bukan kedaruratan bencana. ”Sebaiknya gugus tugas dijadikan sebagai forum pengambilan keputusan karena pihak-pihak strategis sudah berkumpul di sana,” lanjutnya.

Baca Juga: Waspada! Virus Corona Masih Tetap Menempel di Lapisan Luar Masker Seminggu

Pada bagian lain, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Argo Yuwono menuturkan, sesuai dengan PSBB, Kapolri Jenderal Idham Azis telah mengeluarkan maklumat.Penekanannya masih soal kerumunan. Polri akan memberikan peringatan tiga kali. ”Kalau ngeyel, ya dibawa ke polda, sudah ada 18 orang yang dibawa ke Polda Metro,” terangnya. Namun, mereka tidak ditahan. ”Ada juga telegram Kapolri yang ditandatangani Kabareskrim,” terangnya. Hingga kini Polri telah melakukan pembubaran 10.873 kali di seluruh wilayah Indonesia. ”Bahkan, di Jatim juga diminta membuat surat pernyataan tidak mengulangi kerumunan. Ada 3 ribu orang di Jatim yang membuat surat pernyataan tidak mengulangi,” terangnya kemarin.

 

(jpc/radarbandung)

Tentang Penulis: FES

Gambar Gravatar
Professional player, the news media team at Digital Radar Bandung, Jawa Pos group. ▪ Also part of the Team in Pojoksatu Bandung from Radar Bogor.