Pemkab Bandung Barat Bersama Panja DPRD KBB Siapkan Ruang Isolasi Antisipasi Dampak Perekonomian

oleh -
Pemkab Bandung Barat
KOORDINASI : Pemkab Bandung Barat laksanakan rapat koordinasi bersama Panja DPRD KBB. (PROKOMPIM Bandung Barat)

RADARBANDUNG.id, NGAMPRAH – Percepatan penanganan Covid-19, Pemkab Bandung Barat laksanakan rapat koordinasi bersama Panja DPRD KBB. Rapat tersebut menghasilan beberapa kebijakan terkait penanganan.

Ketua Panja DPRD KBB, Bagja Setiawan mengatakan, salah satu poin dalam rapat koordinasi tersebut adalah penagananan bagi pasien yang dinyatakan positif. Terlebih, sejauh ini tak sedikit pasien yang dinyatakan positif dan masih melakukan isolasi mandiri.

“Pertama, terkait dengan penanganan pasien positif kan selama ini belum ada kejelasan kalau untuk pasien positif penangananya seperti apa?, jadi hari ini kita punya tempat khusus untuk menangani pasien positif yang tidak bergejala,” kata Bagja saat ditemui Radar Bandung, Selasa (7/4).

Baca Juga: Hasil Rapid Tes Pertama di Kabupaten Bandung, 503 Peserta Negatif, 5 Peserta Invalid

Bagja menyebut, rencananya ruangan isolasi akan menggunakan lantai satu Masjid Ash Shidiq di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Keputusan tersebut diperoleh berdasarkan hasil konsolidasi antara panja DPRD KBB dengan Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Bandung Barat.

“Bagi pasien positif tapi sehat  mereka kemarin diisolasi mandiri  di rumah. ini kan muncul polemik di masyarakat sekitar, makanya kebijakannya kita menyediakn tempat khusus untuk pasien positif yang tidak bergejala,” jelasnya.

Selanjutnya, dalam rapat tersebut juga dibahas  terkait proyeksi penganggaran ruang isolasi antisipasi pasien positif yang harus dirawat secara intensif.

Dia menyebutkan, untuk  60 bed ditiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang ada di KBB membutuhkan anggaran mencapai sekitar Rp 65 miliar.

“RSUD yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan Covid-19 yakni RSUD Lembang, Cililin dan Cikalong Wetan. Itu punmembutuhkan anggaran yang tidak sedikit,” katanya.

Bagja menjelaskan, dampak ekonomi yang diakibatkan pendemik wabah virus Covid-19 menjadi perhatian utama. Salah satunya adalah menyiapkan bantuan bagi warga prasejahtera di Kabupaten Bandung Barat.

Saat ini jumlah masyarakat miskin baru di wilayah Kabupaten Bandung Barat mencapai sekitar 78 ribu orang. Oleh sebab itu, jika kebutuhan per orang sekitar Rp200 ribu, maka anggaran yang harus disiapkan sebesar Rp 16 miliar, untuk per sekali pemberian.

“Kita rencanakan dua bulan, jadi butuh anggaran sekitar 32 miliar,” ucapnya.

Baca Juga: Nasdem Bandung Barat Proaktif Enyahkan Covid-19

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas penanganan Covid-19 KBB, Aa Umbara Sutisna mengatakan, pihaknya terus berupaya maksimal menangani virus Covid-19 agar tidak meluas di Kabupaten Bandung Barat. Termasuk memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak langsung.

“Barusan ada beberapa poin dari panja yang mengingatkan kita sejak virus COVID-19 ada positif di KBB. Beberapa pencegahan sudah mulai kita lakukan. Teman-teman dewan mengingatkan berbagai upaya kita, hingga ke dampak sosial ekonomi,” kata Umbara.

Saat disinggung terkait rencana penggunaan masjid Ash Shidiq untuk ruangan isolasi, Umbara mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir terpapar virus Covid-19. Pasalnya, protokol pencegahan penularan virus Corona tersebut akan diterapkan secara maksimal. Terlebih keberadaan masjid jauh dari pemukiman warga.

“Tolong pada masyarakat untuk tidak khawatir. Aktivitas kita (ASN) juga tetap ada. Asal APDnya lengkap dan memenuhi prosedur yang ditetapkan,” pungkasnya.

(kro/b)