RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, Pemprov menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2019.
Untuk diketahui, jika Pemprov Jabar mencapai target tersebut, maka opini WTP untuk LKPD itu adalah kesembilan kalinya sejak TA 2011.
“Sudah seharusnya kita tetap mempertahankan yang sudah diraih berturut-turut (yaitu) WTP. Mohon semua kompak dan bersinergi dalam pemeriksaan ini,” kata Setiawan usai mengikuti video conference entry meeting bersama BPK Perwakilan Provinsi Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (15/4/2020).
Selain itu, Setiawan menyatakan, bahwa Pemprov Jabar mendorong OPD agar tetap menyiapkan administrasi dengan baik di tengah pandemi COVID-19 untuk mempertahankan opini WTP.
“Dan pemeriksaan (TA) 2019 ini mudah-mudahan Jabar secara administrasi dan fisik di lapangan semua berjalan baik. Karena adanya BPK ini penting untuk koreksi dan feedback bagi kami. Kami anggap BPK merupakan partner agar pembangunan di Jabar lebih baik lagi,” ujar Setiawan.
Ia pun menegaskan, bila semua kegiatan dan anggaran dikelola dengan baik, maka pelayanan bagi masyarakat pun berjalan dengan baik.
“Tidak hanya di provinsi tapi juga kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat,” katanya.
“Jadi (pemeriksaan) ini adalah siklus yang harus dijaga, pemeriksaan jangan dianggap beban,” tambahnya.
Adapun pada entry meeting dalam jaringan (daring/online) itu, Setiawan juga memaparkan kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar Arman Syifa bahwa Pemprov telah menyampaikan kelengkapan LKPD audit TA 2019 pada 20 Maret lalu melalui surat elektronik (email).
Sementara, berkas (hard copy) berisi surat pertanggungjawaban, surat review, hasil review, dan hal-hal lain yang diminta oleh BPK telah dikirimkan pada 8 April lalu.
Setiawan memastikan, Pemprov sangat terbuka untuk berkoordinasi dan menjadi mitra bagi BPK dalam rangka pemeriksaan keuangan di daerah.
Baca Juga:
- KBB Akan Terapkan PSBB Parsial di 4 Kecamatan Ini
- Kota Bandung Resmi Ajukan PSBB
- Kamis (16/4), Ridwan Kamil Ajukan Status PSBB Bandung Raya ke Menkes Terawan
- 7 Kecamatan di Kabupaten Bandung Diusulkan PSBB Parsial
“Tentunya mudah-mudahan teman-teman kabupaten/kota juga sama-sama mendukung (proses pemeriksaan oleh BPK),” ujar Setiawan.
Dalam entry meeting itu, beberapa daerah di Jabar turut memberikan laporkan kepada BPK, di antaranya Pemkab Cirebon, Kab. Bogor, dan Kota Tasikmalaya.
Hadir mendampingi Setiawan di Gedung Sate adalah Kepala Bapenda Jabar Hening Widiatmoko dan Inspektur Daerah sekaligus Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar Ferry Sofwan Arif.
(ysf/radarbandung.id)
