RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanggulangan virus corona (Covid-19) layak diapresiasi. Namun, semuanya akan diuji dalam teknis pelaksanaan di lapangan.
Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi mengatakan kebijakan penanganan Covid-19 layak meraih kepercayaan publik terlebih dulu.
“Tinggal konsistensi antara kebijakan dan prosesnya,” katanya, Kamis (16/4/2020).
Ia menilai, perencanaan yang disusun harus diiringi dengan pemantaun eksekusinya di lapangan. Ia khawatir Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tidak terlalu teknis saat memberikan arahan karena kepada kepala daerah di level kota dan kabupaten.
Hal itu bisa diantisipasi dengan menstimulasi kebijakan publik yang linier dan tidak berhenti di level monitoring awal. Ini berkaitan dengan pelaksanaan PSBB Bodebek dan rencana di Bandung Raya.
“Ini bisa jadi pemersatu antarkepala daerah yang tersekat karena beda pandangan politik. Langkahnya dinilai tetap menghormati peran kepala daerah,” terang dia.
“Buat saya itu proses kebijakan dan model politik yang baik, kepala daerah tetap diposisikan sebagai garda terdepan. Sekarang ini momen bagus, di Bandung Raya ini hampir semua kepala daerahnya bukan pendukung RK. Makanya beliau harus bisa juga melihat peta konflik, hati-hati dalam berbicara,” pungkasnya.
(muh)
