RADARBANDUNG.id- Hingga Maret lalu, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tercatat Rp 76,4 triliun.
Sementara, pertumbuhan ekonomi pun terkontraksi akibat wabah global Covid-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal I tumbuh 4,6 persen.
Baca Juga: Jokowi Tetapkan COVID-19 Bencana Nasional, Ini Aturannya
“Posisi APBN Maret ini adalah rekaman kegiatan ekonomi hingga Februari. Ini belum memberikan gambaran aktivitas ekonomi Maret. (Keseluruhannya) baru terekam pada rapat Komite ALM (Asset Liability Management) bulan depan,” ungkap perempuan yang akrab disapa Ani itu dalam video conference.
Menurut mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu, APBN Maret tidak dapat dijadikan acuan untuk menggambarkan situasi ekonomi yang terjadi. Sebab, ada beberapa kegiatan tidak biasa yang terjadi.
Baca Juga: Jokowi Puji Cimahi Gotong Royong Hadapi Covid-19
Misalnya, pergeseran setoran laba beberapa BUMN yang dibayarkan pada Maret.
Dampaknya, pendapatan negara dari kekayaan negara dipisahkan (KND) tumbuh signifikan.
Yakni, dari Rp 2,6 triliun pada Maret 2019 menjadi Rp 23,975 triliun pada Maret tahun ini. Hal itu membuat pendapatan negara terlihat meningkat.
Sejalan dengan hal tersebut, Ani menyebutkan bahwa penghematan anggaran muncul dari kebijakan menghapus tunjangan hari raya (THR) untuk presiden, wakil presiden, pejabat negara, hingga anggota DPR dan MPR. Nilainya bisa mencapai Rp 5,5 triliun.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengungkapkan bahwa dana dari penghematan itu akan menjadi bagian dari APBN yang khusus mengatasi pandemi Covid-19.
“Tentunya dari pengendalian belanja pegawai dikaitkan pengelolaan APBN secara lengkap,” tuturnya.
Perekonomian Masih Tumbuh
Ani mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal I melambat. Pemicunya adalah aktivitas konsumsi dan investasi yang tidak biasa. Keduanya tertekan sejak pekan kedua Maret lalu.
“Minggu pertama Maret masih bagus. Tetapi, memang minggu kedua hingga keempat setelah deklarasi pandemi di Indonesia mulai terlihat penurunan ekonomi,” ujarnya.
Ani mengungkapkan bahwa pertumbuhan kuartal I belum menjadi cerminan dampak pembatasan sosial akibat pandemi. Menurut dia, dampak kebijakan itu baru akan terlihat pada kuartal II.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan peran serta seluruh lapisan masyarakat sangatlah penting dalam mengatasi pandemi Covid-19. Memang situasi saat ini sedang sulit. Namun Jokowi percaya Indonesia bisa melewatinya.
Baca Juga: Perhatian! Pemerintah Revisi Hari Libur dan Cuti Bersama 2020
”Saya amat percaya jika kita mampu melalui kesulitan ini bersama, kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera,” ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga meminta kepada kepala daerah untuk meningkatkan sampel tes Covid-19 secara masif. Termasuk melakukan pelacakan agresif serta isolasi yang ketat.
Baca Juga: Dunia Usaha Kewalahan Hadapi COVID-19, Sudah 1,35 Juta Pekerja Dirumahkan
“Segera dan terus siagakan satuan gugus tugas di tingkat kecamatan, kelurahan, RT, RW, sesuai dengan kewenangannya,” katanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berpesan agar kepala daerah memberi perhatian serius kepada warganya yang bergejala terinfeksi virus corona.
“Ini semua bertujuan agar penanganannya terpadu dan terkoordinasi dan tidak ada yang terabaikan. pemerintah tidak bisa bekerja sendirian,” katanya.
(jpc/rb)
