RADARBANDUNG.id, PADALARANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD KBB meminta agar Pemkab Bandung Barat segera menyerahkan data penerima bantuan masyarakat terdampak Covid-19.
Pasalnya, hingga saat ini Panitia Kerja (Panja) DPRD KBB percepatan penanganan Covid-19 belum menerima data resmi terkait masyarakat penerima bantuan sembako dari Pemkab Bandung Barat tersebut.
Ketua F-PKB DPRD KBB, Wendi Sukmawijaya
mengatakan, penanganan dan pemberian bantuan terhadap masyarakat terdampak Covid-19 seharusnya bisa terkoordinir dengan baik dari hulu ke hilir.
BACA JUGA: Begini Hukum Berpuasa Ramadan Saat Pandemi Covid-19
“Berdasarkan informasi anggota panitia kerja penanganan COVID-19 dari F-PKB DPRD KBB keadaannya seperti itu, jelas kita menginginkan kesesuaian data yang valid,”kata Wendi, Kamis (23/4/2020).
Ia menambahkan, seharusnya Pemkab Bandung Barat melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada. Termasuk dalam transparansi informasi terkait distribusi bantuan tersebut.
“Gugus tugas seharusnya berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada untuk memberi data yang pasti, anggaran mana yang dipakai untuk pemberian sembako dan masyarakat mana yang mendapatkan serta yang belum mendapatkan bantuan,” katanya.
Wendi menyebut, pengadaan bantuan kepada masyarakat secara masif telah diisyaratkan pemerintah pusat melalui dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan oleh presiden Joko Widodo.
“Jika Terjadi pemberian bantuannya Hanya kepada data yang itu-itu saja. Saya khawatir tidak tersinkronisasinya data penerima, jumlah bantuan dan serta pengawasan pendistribusian yang tidak tepat sasaran maka Akan menimbulkan kepanikan dan ketidak amanan ditengah masyarakat kita,” lanjutnya.
Pemkab Bandung Barat sebagai gugus tugas penanganan covid-19, kata Wendi, harus meningkatkan kehati-hatian dalam pendistribusian dan validitas data terkait penerima bantuan tersebut. Jangan sampai masyarakat yang sangat membutuhkan tidak terdata dan terlewat.
“Gugus Tugas COVID-19 daerah KBB seharusnya bisa lebih transparan dalam memberikan informasi yang valid terkait pemerataan distribusi bantuan terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 ini,”katanya.
Ia pun mengajak Panja Covid-19 DPRD KBB untuk senantiasa bergerak cepat dalam mengawasi berbagai kemungkinan yang berpotensi merugikan masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
“Kita Awasi dan jangan sampai ada celah resiko apapun yang jelas bisa merugikan dan berdampak terhadap masyarakat Kita di wilayah bandung Barat,” pungkasnya.
