Video Protes Jokowi, Menteri Desa Hingga Ridwan Kamil Soal Bansos Covid-19 Viral, Kades Jalancagak Minta Maaf

oleh -
Kades Jalancagak saat menyampakan permintaan maaf kepada pemerintah terkait video keritikannya

Video Protes Jokowi, Menteri Desa Hingga Ridwan Kamil Soal Bansos Covid-19 Viral, Kades Jalancagak Minta Maaf

RADARBANDUNG.id, SUBANG- Video Kepala Desa Jalancagak Indra Zainal Alim yang mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil terkait bantuan di tengah pandemi corona viral di media sosial.

Indra menganggap kebijakan bantuan dari pemerintah membingungkan. Dalam video yang viral tersebut, ia juga menganggap bantuan justru menimbulkan kericuhan.

Namun belakangan, Indra menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah pusat dan Pemprov Jabar atas tindakannya itu. (Baca Juga: VIRAL Video Protes Kades Jalancagak ke Pemerintah Soal Bantuan COVID-19, Begini Isi Kritikannya)

Permintaan maaf dilakukan secara terbuka dengan disaksikan oleh para ketua RT dan RW, BPD, LPM dan sejumlah anggota TNI dan Polri setempat di Aula Desa Jalancagak, Selasa (28/4/2020).

“Kepada yang terhormat Bapak Presiden Jokowi, pada yang terhormat Bapak Menteri Desa, kepada yang terhormat Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil, kemudian kepada yang terhormat Bapak Bupati Subang dan instansi terkait lainnya pada kesempatan ini saya akan mengklarifikasi penyataan saya yang viral terkait bantuan yang bersumber dari Provinsi Jabar,” ujar Indra.

Indra mengakui tindakannya yang mengeluhkan bansos dilakukan Senin (27/4/2020) dan viral di media sosial untuk kepentingan masyarakatnya.

Ia menegaskan, video itu hanyalah demi kepentingan masyarakat di Jalancagak dan umumnya masyarakat Subang serta mewakili kades lainnya yang sama sama merasakan dampak pemberian bansos.

“Saya selaku Kades Jalancagak meminta maaf yang sebesar-besarnya karena ini untuk kepentingan masyarakat kami dan umumnya masyarakat Subang,” ucapnya.

“Saya juga hanya menyampaikan keluh kesah para kepala desa, yang intinya dalam membuat kebijakan harus dikaji secara matang,” pungkasnya.

(anr)