Perajin Kain Sarung Majalaya Merugi Hingga Setop Produksi, Tak Kuat Dihajar Corona
RADARBANDUNG.id- Para pelaku usaha tekstil sarung Majalaya mengalami kerugian akibat pandemi virus corona (covid-19).
Ribuan kodi sarung yang seharusnya “marema” saat bulan Ramadan dan hari Raya Idul Fitri menumpuk di gudang dan tak bisa diserap pasar.
Ketua paguyuban perajin tekstil Sarung Majalaya, Aef Hendar mengatakan sudah sebulan terakhir ini usaha pembuatan sarung Majalaya, rata-rata berhenti beroperasi.
Stok sarung yang diproduksi selama setahun tak dapat diserap pasar karena toko toko dan pasar tutup karena virus corona.
“Kalau sarung kan setiap hari produksi dan setiap bulan itu keluar sekitar 20 persennya saja. Nah maremamya itu sekarang, stok selama setahun itu biasanya habis dijual selama bulan Ramadan dan Idul Fitri,” Aef yang dihubungi melalui ponselnya.
“Tapi gara-gara wabah virus corona ini, stok di gudang enggak terjual, yah ada lah sekitar 5.000 kodi mah. Pengusaha sarung Majalaya lainnya juga sama kondisinya seperti saya, ini mah bukan tiarap lagi tapi sudah “nangkuban” (tengkurap) dan enggak bisa apa apa lagi,” katanya.
Menurutnya, produksi sarung ditempatnya terpaksa dihentikan sejak sebulan lalu. Hampir 100 orang pegawainya pun harus di rumahkan. Kondisi ini memang cukup berat bagi pelaku usaha, seperti dirinya. Karena meskipun usaha berhenti, namun beberapa kewajiban harus tetap dilaksanakan.
“Seperti upah pegawai dan operasional pabrik harus tetap dibayarkan. Kemudian pembayaran ke bank pun harus tetap dibayar,” imbuhnya.
Dengan kondisi ekonomi seperti sekarang ini, Aef berharap adanya campur tangan pemerintah. Salah satunya yakni soal kebijakan relaksasi hutang Perbankan.
Karena meskipun sudah ada pernyataan Presiden Joko Widodo agar perbankan melakukan relaksasi. Namun kenyataan di lapangan tetap saja nasabah harus membayar kewajibannya tanpa ada pengecualian.
Padahal di satu sisi, usaha mereka sedang dalam keadan tidak berdaya.
“Sekarang ini dagangnya enggak bisa, toko toko tutup. Otomatis usaha enggak jalan, tapi kami tetap harus bayar beberapa kewajiban. Bayar upah pegawai dan cicilan ke bank. Karena bank itu enggak mau tahu usaha kita jalan atau enggak,” ucapnya.
“Kami harap pemerintah itu kalau mengeluarkan kebijakan itu yah harus sama dengan di lapangan dong, kalau sekarang kan bank mah tetap saja enggak mengikuti perintah presiden untuk relaksasi,” tandasnya.
(fik)
