Restrukturisasi Pinjaman, Langkah LPDB-KUMKM Lindungi Koperasi dan UMKM dari Terjangan Covid-19

oleh -
Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyalurkan pinjaman dana bergulir Rp50 miliar untuk membantu UMKM mitra Kospin Jasa menghadapi pandemi Covid-19.

Restrukturisasi Pinjaman, Langkah LPDB-KUMKM Lindungi Koperasi dan UMKM Dari Terjangan Covid-19

RADARBANDUNG.id, JAKARTA-  Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) bersama Kementerian Koperasi dan UKM telah menyiapkan kebijakan ekonomi khususnya untuk pelaku usaha koperasi dan UMKM agar mampu bertahan di tengah wabah Covid-19.

Salah satunya melalui kebijakan relaksasi dan kelonggaran pembiayaan berupa program restrukturisasi pinjaman/pembiayaan bagi penerima dana bergulir LPDB-KUMKM.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo berharap program restrukturisasi tersebut mampu meringankan beban koperasi dan UMKM di Indonesia.

LPDB-KUMKM berkomitmen untuk terus hadir dan mendampingi koperasi mitra terutama saat menghadapi situasi tidak kondusif seperti saat ini.

Kebijakan kelonggaran dan relaksasi pembiayaan bagi koperasi mitra LPDB-KUMKM merupakan upaya maksimal guna menangkal dampak terburuk dari menyebarnya Covid-19, terutama di sektor ekonomi mikro dan makro.

Pada masa pandemi wabah corona, banyak koperasi yang kesulitan memenuhi kewajibannya lantaran UMKM-UMKM yang menjadi anggotanya sedang mengalami krisis akibat usahanya banyak yang tidak berjalan.

“Jadi restrukturisasi ini diberikan kepada mitra LPDB-KUMKM khususnya koperasi dan UMKM yang usahanya benar-benar terdampak. Kalau yang sebelum adanya Covid-19 bayar cicilannya sudah tersendat-sendat atau macet, tidak akan kami berikan,” kata Supomo dalam video conference akhir April lalu.

Supomo mengaku segera melakukan restrukturisasi kepada mitra-mitra koperasi di seluruh Indonesia yang terdampak wabah Covid-19 sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Joko Widodo dan Surat Keputusan (SK) Menteri Koperasi dan UKM yang terbit beberapa waktu lalu.

Restrukturisasi pinjaman/pembiayaan yang akan digulirkan berupa penundaan pembayaran cicilan pinjaman oleh Koperasi dan UMKM kepada LPDB-KUMKM hingga periode waktu 12 bulan sejak ditetapkan keputusan tersebut.

“Restrukturisasi diperlukan karena usahanya (UMKM) merosot sehingga mereka tidak bisa membayar cicilan ke koperasi jadi LPDB-KUMKM harus melakukan restrukturisasi kepada koperasi tersebut. Untuk mitra lain seperti LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank) sedang dikaji oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” katanya.

Ketentuan Restrukturisasi Pinjaman

Supomo mengatakan, saat ini sudah ada sekitar 40-50 mitra LPDB-KUMKM yang telah mengajukan penangguhan pembayaran angsuran kepada LPDB-KUMKM, dengan total outstanding mencapai Rp240 miliar.

Koperasi-koperasi tersebut sedang dalam proses verifikasi agar segera mendapatkan keringanan. Adapun syarat untuk mendapatkan fasilitas restukturisasi pinjaman/pembiayaan ini yaitu koperasi dan UMKM yang status kolektibilitasnya lancar atau kurang lancar saat kebijakan ini digulirkan. Untuk koperasi yang sebelumnya mengalami kredit macet ke LPDB-KUMKM terpaksa tidak bisa memanfaatkan layanan tersebut.

Koperasi penerima program restrukturisasi juga wajib memberikan laporan kepada LPDB-KUMKM sesuai hak dan kewajiban masing-masing.

“Sekarang sudah jalan prosesnya. Terkait dengan jumlah restrukturisasi yang diberikan, masing-masing mitra berbeda-beda tergantung dari installment dari koperasi dan UMKM itu sendiri,” sambung Supomo.