1,4 Juta Lebih Keluarga Bakal Terima Bansos Pemprov Jabar

oleh -
Jawa Barat Paling Banyak Terima Keluhan Terkait Bansos
Ilustrasi: Driver ojek online saat membantu menyalurkan bantuan sosial covid-19 di Jabar. (humasjabar)

1,4 Juta Lebih Keluarga Bakal Terima Bansos Pemprov Jabar

RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jabar Dodo Suhendar mengatakan, pihaknya sudah merampungkan data Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) non DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) penerima bantuan sosial (bansos) provinsi.

Total 1.467.375 kepala keluarga (KK) akan menerima bansos provinsi. Data tersebut sudah divalidasi dan dipadankan.

Data KRTS non-DTKS tersebut tertuang dalam Kepgub No: 406/Kep.251-Dinsos/2020 tentang Daftar KRTS non DTKS Penerima Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi COVID-19.

“Data tersebut merupakan gabungan. Pertama, usulan dari kabupaten/kota yang secara bertahap dari RT-RT, desa/kelurahan, kecamatan, ke dinsos. Kemudian yang merasa terlewat dan ditambahkan oleh Pak RW lewat Sapa Warga ditambah lagi yang masuk ke PIKOBAR, yang berupa aduan,” kata Dodo dalam keterangan resminya, Senin (11/5/2020).

Menurut Dodo, validasi data KRTS non DTKS (yang dikategorikan sebagai warga miskin baru) bukan perkara sederhana karena ada delapan jenis bantuan dari instansi yang berbeda-beda. Bansos gubernur senilai Rp500 ribu merupakan salah satu dari delapan bantuan kepada warga terdampak pandemi COVID-19.

Delapan pintu itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial (bansos) dari presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Prakerja, bantuan tunai dari Kemensos, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.

Hal tersebut perlu dilakukan supaya tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan berkeadilan.

Dodo menegaskan, data KRTS non DTKS yang tertuang dalam Kepgub sudah dikirim kepada PT Pos Indonesia untuk divalidasi kembali. Tujuannya supaya format data dalam Kepgub dan PT Pos Indonesia sama.

“Format data harus seragam antara Pemprov Jabar dan PT Pos Indonesia sebagai pihak yang menyalurkan bantuan, agar mempermudah kontrol dan penyaluran. Data non DTKS sudah diterima dan akan ditindaklanjuti dengan pendistribusian (bansos),” ucapnya.

Bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah berbeda nilai, jenis, waktu penyebaran dan mekanismenya. Aparatur desa, kelurahan, dan masyarakat diharapkan paham akan situasi tersebut, supaya potensi polemik bisa dikurangi.

Sementara itu, Senin (11/5), Pemprov Jabar telah menyalurkan 150.400 bansos ke sejumlah daerah.

Bantuan itu disalurkan berdasarkan surat dari Dinsos Jabar No. 466.2/1545/pfm terkait Penetapan DTKS Penerima Bantuan. Ditetapkan sebanyak 445.339 KRTS yang mendapatkan bansos provinsi ini.

Angka 445.339 KK itu berdasarkan data yang telah bersih, jelas dan tertuang dalam Kepgub Nomor: 406/Kep.231-Dinsos/2020 tentang Daftar KRTS DTKS Penerima Bantuan Pemda Jabar bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi COVID-19.

(ysf)