Tidak Semua Masyarakat Bebas Bepergian, Ini Ketentuannya!

oleh -
Penumpang bus menjalani rapid Test Covid-19 saat penerapan PSBB di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Kamis (23/4). TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG

Tidak Semua Masyarakat Bebas Bepergian, Ini Ketentuannya!

RADARBANDUNG.id- Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo kembali menegaskan kepada masyarakat agar mengikuti ketentuan yang telah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Nomor 4 Tahun 2020 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Baca Juga: Ridwan Kamil Perpanjang PSBB Jabar Hingga 12 Juni

Menurut Doni, dalam surat edaran telah mengatur bahwa pemerintah telah memberikan ruang kepada masyarakat dalam kegiatan yang berhubungan dengan percepatan penanganan COVID-19.

Adapun masyarakat yang diperbolehkan bepergian dalam hal ini adalah bukan untuk mudik maupun kembali ke kota dengan tujuan merantau, melainkan hanya dikhususkan bagi mereka yang berdinas maupun masyarakat yang mengalami kemalangan.

Baca Juga: PSBB Jabar Diperpanjang Hingga 12 Juni, Bagaimana dengan New Normal? Ini Kata Sekda

“Mereka yang memang diberikan kesempatan, karena masalah kesehatan, dan juga adanya masyarakat yang mengalami musibah, atau kematian,” jelas Doni, seperti diktuip dari laman Jabarprov.go.id.

Doni mengatakan, surat edaran mengatur ketentuan bagi siapa saja yang bepergian harus dapat menunjukkan surat dinas dari instansi atau perusahaan terkait, surat kesehatan dan telah melaksanakan tes cepat (rapid test) dan swab polymerase chain reaction (PCR) dengan hasil negatif dan dokumen pendukung lain seperti kartu identitas resmi.

“Setiap orang yang berpergian, wajib menunjukkan dokumen perjalanan yang terdiri dari Surat Keterangan Sehat dan telah mengikuti Rapid Test untuk jangka waktu kadaluarsa 3 hari, dan PCR Test untuk jangka waktu kadaluarsa 7 hari,” jelasnya.

Baca Juga: Apa Itu New Normal atau Tatanan Baru? Simak Faktanya

Doni menyatakan, dokumen perjalanan itu wajib dikeluarkan di setiap tempat pemeriksaan seperti di bandara, pelabuhan, maupun di check point-check point selama melaksanakan perjalanan darat, termasuk juga perjalanan kereta api.

“Saya mengimbau, kepada masyarakat untuk melakukan pemeriksaan di tempat keberangkatan, sebelum melaksanakan perjalanan. Bila tidak bisa menunjukkan surat keterangan yang dimaksud, maka aparat gabungan, baik dari Dinas Perhubungan, dari kepolisian, dan juga didukung oleh Satpol PP, serta unsur TNI, akan meminta saudara-saudara untuk kembali ke tempat semula,” ucapnya.

Baca Juga: New Normal Jabar 1 Juni, Jangan Kaget Jika Ada Ambulans Datangi Pesta Pernikahan

Doni menambahkan, aturan tersebut akan berlaku hingga waktu yang belum ditentukan diharapkan agar masyarakat dapat memahami dan tetap patuh terhadap anjuran pemerintah dengan selalu taat kepada protokol kesehatan karena Covid ini belum akan berakhir serta belum mendapatkan kepastian vaksin akan ditemukan.

“Mungkin kita akan memerlukan waktu yang lebih lama, untuk sesegera mungkin menyesuaikan dengan wabah pandemi ini. Kita dituntut untuk bisa beradaptasi serta mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu membersihkan atau cuci tangan setiap ada kesempatan, agar kita bisa terhindar dari penularan  Covid-19,” pungkasnya.

(ysf)