15 Daerah di Jabar Belum Ada yang Mencabut PSBB dan Terapkan AKB

oleh -
ProtokJuru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Jabar, Daud Achmad ol Kesehatan MTQ Tingkat Provinsi Jabar di Tengah Pandemi
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Jabar, Daud Achmad

15 Daerah di Jabar Belum Ada yang Mencabut PSBB dan Terapkan AKB

RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Pemprov Jabar telah membuat daftar daerah new normal atau adaptasi kebiasaan baru (AKB).

Baca Juga: Ridwan Kamil: 15 Kab/Kota di Jabar New Normal, 12 PSBB, Ini Daftar Lengkapnya

Namun, sejauh ini dari 15 Kabupaten dan Kota yang diizinkan menerapkan AKB, belum ada satu pun daerah yang membuat surat pengajuan untuk menerapkannya.

Ke-15 daerah tersebut yakni, Kab. Bandung Barat (KBB), Kab. Ciamis, Kab. Cianjur, Kab. Cirebon, Kab. Garut, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka.

Baca Juga: Tinjau Stasiun Bandung, Ridwan Kamil: Keluar-Masuk Jabar Wajib Punya Surat Keterangan Bebas COVID-19

Lantas, Kab. Pangandaran, Kab. Purwakarta, Kab. Sumedang, Kab. Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kota Sukabumi dan Kota Tasikmalaya.

Hal itu berdasarkan hasil penghitungan mengukur level kewaspadaan dari sembilan indeks. Yaitu laju ODP, laju PDP, laju kasus positif, laju kematian, laju kesembuhan, angka reproduksi covid, laju transmisi, laju pergerakan lalu lintas dan manusia serta risiko geografis.

Baca Juga: Jabar Terbitkan Pergub Menuju AKB, 15 Kab/Kota Cabut PSBB dan Mohon AKB ke Menkes

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad mengatakan bahwa, pemerintah daerah kabupaten/kota yang ingin menerapkan AKB harus lebih dulu mencabut status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Kementerian Kesehatan yang nantinya difasilitasi Pemprov Jabar.

Baca Juga: Kapan Mal di Bandung Dibuka? Ini Info Terbarunya dari Sekda Usai Kunjungi Sejumah Mal

“Status AKB di 15 Kabupaten kota, sampai dengan saat ini belum ada yang mengajukan izin melalui provinsi untuk mencabut status PSBB-nya,” ucapnya saat konferensi pers daring, Rabu (3/6/2020).

“Semuanya masih berproses terkait dengan kajian epidemiologinya, pelayanan kesehatan sebagai syarat untuk bisa diajukan daerah untuk menerapkan AKB,” tukasnya.

(bbb/ysf/radarbandung.id)