News

Ridwan Kamil Respon Rencana Hapus Kelas Peserta BPJS Kesehatan

Radar Bandung - 16/06/2020, 19:43 WIB
Ali Yusuf
Ali Yusuf
Tim Redaksi

Ridwan Kamil Respon Rencana Hapus Kelas Peserta BPJS Kesehatan

RADARBANDUNG.id- BANDUNG- Gubernur Jabar Ridwan Kamil menanggapi rencana pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menghapus pengkelasan dalam layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menurut Ridwan Kamil, hal terpenting dalam layanan BPJS Kesehatan bukan pada tingkatan kelas, melainkan pelayanan secara prima kepada masyarakat yang sakit.

Sehingga apa pun pengkelasan yang akan diberlakukan, hal utama yakni menjaga kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Intinya mau satu kelas, dua kelas, tiga kelas, apa pun (kelasnya) yang penting kualitas pelayanan kepada kemanusiaan jangan diturunkan,” ucap Ridwan Kamil.

“Masalah nanti (jika) satu kelas berdampingan antara yang sakit, saya kira bukan itu poinnya. Poinnya adalah orang sakit bisa dilayani dengan segala (pelayanan) yang ada,” tambahnya.

Terkait dampak perubahan BPJS Kesehatan terhadap beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika pengkelasan diubah, ia menyatakan, Pemprov Jabar belum melakukan penghitungan.

Namun, dirinya memastikan akan memprioritaskan APBD bagi warga Jabar yang masuk golongan miskin dan menengah ke bawah.

Adapun selama ini, kelas peserta BPJS Kesehatan dibedakan berdasarkan iuran dan fasilitas yakni Kelas I, Kelas II, dan Kelas III. Rencananya, pemerintah menghapus pengkelasan dan menerapkan kelas standar dengan layanan yang sama bagi setiap peserta mandiri.

Menurut Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), pemerintah menyiapkan kelas standar agar tercipta kesamaan pelayanan dengan tidak membeda-bedakannya antara masing-masing peserta BPJS Kesehatan.

(ysf)


Terkait Kota Bandung
Pendidikan Gratis Tak Cukup, Skema Subsidi Swasta untuk Selamatkan Anak Putus Sekolah
Kota Bandung
Pendidikan Gratis Tak Cukup, Skema Subsidi Swasta untuk Selamatkan Anak Putus Sekolah

Pendidikan tak boleh lagi terjebak dalam dikotomi negeri vs swasta. Semua anak berhak atas pendidikan yang adil dan berkualitas, apapun status ekonominya. Kebutuhan biaya pendidikan per siswa mencapai sekitar Rp11,8 juta per tahun. Namun, hingga kini, mekanisme penyaluran subsidi masih dikaji.

Sekolah Swasta di Bandung Siap Gratiskan Pendidikan, Asal Dukungan Dana Tepat Waktu
Kota Bandung
Sekolah Swasta di Bandung Siap Gratiskan Pendidikan, Asal Dukungan Dana Tepat Waktu

Meski menghadapi tantangan, semangat kolaborasi antarsekolah swasta tetap terjaga. Suhardi menyebut adanya grup komunikasi antarkepala sekolah yang kerap menjadi solusi dalam situasi darurat.

Solidaritas Pedagang Tuntut Audit Perumda Pasar, Soroti Kejanggalan Pengelolaan
Kota Bandung
Solidaritas Pedagang Tuntut Audit Perumda Pasar, Soroti Kejanggalan Pengelolaan

RADARBANDUNG.id – Sejumlah pedagang yang tergabung dalam Solidaritas Pedagang Pasar Kota Bandung mendatangi kantor Inspektorat Kota Bandung untuk menyampaikan aspirasi. Salah satu tuntutan utama mereka adalah dilakukannya audit menyeluruh terhadap kinerja dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Juara Kota Bandung. Koordinator Solidaritas Pedagang Pasar, Iwan Suhermawan, menyebutkan bahwa para pedagang mencurigai adanya sejumlah kejanggalan […]

Bandung Gerak Cepat, Satgas Antipremanisme Diterjunkan, Jam Malam Mulai Berlaku
Kota Bandung
Bandung Gerak Cepat, Satgas Antipremanisme Diterjunkan, Jam Malam Mulai Berlaku

Pemkot Bandung langsung memberlakukan kebijakan jam malam di wilayah Cicendo mulai Senin (2/6/2025) malam. Warga diimbau membatasi aktivitas luar rumah mulai pukul 21.00 hingga 04.00 WIB. Patroli gabungan yang terdiri dari Linmas, Satpol PP, serta unsur kewilayahan akan disiagakan untuk menjaga stabilitas.

location_on Mendapatkan lokasi...
RadarBandung AI Radar Bandung Jelajahi fitur berita terbaru dengan AI
👋 Cobalah demo eksperimental yang menampilkan fitur AI terkini dari Radar Bandung.