Pemerintah Izinkan Wisata Alam Kembali Buka
RADARBANDUNG.id- Pemerintah mengumumkan pembukaan kembali tempat pariwisata alam bertipe konservasi maupun nonkonservasi.
Baca Juga: 88 Wisatawan Reaktif Covid-19, Ridwan Kamil Minta Warga Luar Jabar tak Kunjungi Puncak
Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC-19) Doni Monardo mengungkapkan, syarat utama pembukaan adalah menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
”Tempat wisata boleh dibuka secara bertahap dengan pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas normal,” jelas Doni.
Baca Juga: 32 Reaktif Covid-19 di Puncak, Wisatawan: Cuma Rapid Test Nggak Takut!
Menurut Doni, kawasan pariwisata alam yang dimaksud terdiri atas wisata bersifat konservasi seperti kawasan wisata bahari, kawasan konservasi perairan, wisata petualangan, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, suaka margasatwa dan geopark.
Sementara itu, pariwisata nonkonservasi bisa berupa kebun raya, kebun binatang, taman safari, desa wisata, dan kawasan wisata alam yang dikelola masyarakat.
Baca Juga: Tinjau Stasiun Bandung, Ridwan Kamil: Keluar-Masuk Jabar Wajib Punya Surat Keterangan Bebas COVID-19
”Kawasan pariwisata alam yang diizinkan dibuka adalah yang berada di wilayah kabupaten/kota dalam zona hijau dan atau zona kuning,” katanya.
Pembukaan kawasan pariwisata lain diatur sesuai kesiapan pemerintah daerah dan pengelolanya. Hingga saat ini, Doni menyebut ada 270 kabupaten/kota yang berada di zona hijau dan kuning.
Baca Juga: Ternyata Arab Saudi Tetap Laksanakan Haji Tahun Ini
Pengambilan keputusan itu, kata Doni, diserahkan kepada bupati/wali kota setempat.
Dengan syarat, telah melewati proses musyawarah antara forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) dengan pengelola pariwisata alam dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Juga pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, pakar ekonomi kerakyatan, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, penggiat konservasi, serta pelaku industri pariwisata.
Baca Juga: Menkes Terawan Terbitkan Aturan Protokol Kesehatan Penyelenggaraan Event
”Tentunya pembukaan harus didahului penciptaan prakondisi, antara lain edukasi, sosialisasi, dan simulasi, sesuai dengan karakteristik kawasan tersebut,” jelas Doni.
Prakondisi itu juga termasuk menyiapkan protokol kesehatan, manajemen krisis hingga tingkat operasional, serta monitoring dan evaluasi.
Doni berharap pemda memberikan rekomendasi kepada pengelola yang memenuhi protokol kesehatan sesuai keputusan Menkes.
”Jika dalam perkembangan ditemukan kasus positif atau pelanggaran protokol, tim gugus tugas (GT) akan melakukan pengetatan bahkan penutupan kembali setelah berkonsultasi dengan GT provinsi dan GT pusat,” tuturnya.
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, sebagai tahap awal yang berlangsung hingga pertengahan bulan depan, terdapat 29 taman nasional dan taman wisata alam yang dibuka secara bertahap. ”Lokasi lain akan kami cek berkala untuk bisa dibuka secara bertahap,” kata Siti.
Beberapa lokasi, lanjut Siti, berada di Provinsi DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalimantan Timur, NTB, NTT, Sulsel, dan Sumsel. ”Untuk Bali, Sumsel, dan Sulsel sedang terus diikuti sedapat-dapatnya bisa dibuka bergantung ketentuan Covid-19 dan protokol kesehatan,” jelasnya.
Sementara itu, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 juga memuat aturan protokol kesehatan di pasar dan mal. Di antaranya, pembatasan pengunjung, penjual, kewajiban pemeriksaan suhu tubuh, serta protokol keamanan bagi petugas.
“Masyarakat dengan gejala panas, gangguan tenggorokan, demam, dan batuk dilarang untuk berkunjung,” jelas anggota Tim Komunikasi Publik GTPPC-19 Reisa Broto Asmoro.
Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf R. Kurleni Ukar menjelaskan, protokol kesehatan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif disusun dengan berlandasan tiga isu utama. ”Yakni, kebersihan, kesehatan, dan keamanan,” kata Kurleni.
Baca Juga: Ritual Sihir Mengerikan, 9 Pocong Terpampang Foto Wanita
Aturan itu memuat protokol untuk hotel atau penginapan, rumah makan, lokasi daya tarik wisata, moda transportasi, jasa ekonomi kreatif, hingga jasa penyelenggara event di era pandemi Covid-19. Adanya protokol kesehatan itu diharapkan bisa mendukung rencana pembukaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif secara bertahap.
Meski ada payung hukum yang mengatur, pembukaan kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif bergantung pada pemda. Sebab, itu terkait dengan tingkat risiko wilayah persebaran Covid-19 dan kemampuan daerah dalam mengendalikannya.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengapresiasi disahkannya protokol kesehatan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
