Majukan Pertanian, Pemkab Bandung Barat Ajak Petani Ikuti Perkembangan Digital

oleh -
Ilustrasi (Dok. JawaPos.com)

Majukan Pertanian, Pemkab Bandung Barat Ajak Petani Ikuti Perkembangan Digital

RADARBANDUNG.id, NGAMPRAH- Pemkab Bandung Barat mengoptimalkan sektor pertanian untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat pasca pandemi COVID-19.

Baca Juga: Sejumlah Ruas Jalan di Kota Bandung Kembali Ditutup, Ini Alasannya

Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kab. Bandung Barat, Heru BP menjelaskan, sektor pertanian sempat mengalami masa kritis diawal pandemi lantaran terganggu dari sisi pemasaran.

“Umur sayuran kan paling bertahan tujuh hari, diawal COVID-19 pemasaran sempat terganggu,” kata Heru kepada Radar Bandung, Kamis (25/6).

Baca Juga: 2 ASN di Kantor Kelurahan Cijagra Positif Covid-19

Ia mengklaim, masa kritis tersebut tidak berlangsung lama. Pasalnya, kegiatan pertanian masih berlangsung dan dijalankan para petani dengan baik hingga saat ini.

“Awal Ramahan sempat terjadi penurunan, namun dua pekan kemudian semuanya kembali normal tidak terlalu berdampak signifikan,” katanya.

Baca Juga: Patut Dicontoh! SMPN 3 Padalarang Terapkan Protokol Kesehatan Cegah COVID-19 dalam PPDB

Heru mengaku, pihaknya melakukan berbagai upaya untuk tetap mengoptimalkan pemasaran hasil produksi petani disaat pandemi COVID-19 merebak di sejumlah daerah di Indonesia, khususnya di Kab. Bandung Barat.

“Salah satunya dengan melakukan pengemasan yang optimal. Hal itu dilakukan agar sayuran mempunyai daya tahan yang lebih lama,” ucapnya.

Kini, pihaknya mendorong petani untuk memasarkan hasil pertanian melalui sistem penjualan digital. Ia menilai hal tersebut relevan untuk saat ini.

Baca Juga: PPDB SMPN di KBB untuk 13.120 Siswa! Hindari Error, Pendaftaran Bisa Dilakukan Kolektif

“Di era modern ini digitalisasi pemasaran akan kita dorong dalam waktu dekat agar petani di KBB mampu mengimbangi berkembang zaman,” jelasnya.

Disisi lain, saat ini Pemkab juga tengah mempersiapkan lahan pertanian bagi masyarakat yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat COVID-19.

“Pak bupati (Aa Umbara) juga menyiapkan lahan 10 hektare yang diperuntukkan bagi empat kelompok tani atau sekitar 100 orang,” pungkasnya.

(kro)