Kemarahan Jokowi, Momentum Evaluasi Kinerja Menteri

oleh -
Kemarahan Jokowi, Momentum Evaluasi Kinerja Menteri
dok Jawa Pos

RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Presiden Jokowi marah dengan kinerja menterinya dalam masa pandemi Covid-19 yang dianggal tidak maksimal. Hal ini menjadi sinyalemen para menteri segera mengevaluasi kinerja agar lebih baik.

Jokowi marah karena melihat masih ada menteri yang lamban, padahal bahaya krisis akibat pandemi sudah di depan mata. Jokowi mengaku tak segan mengambil langkah luar biasa di situasi seperti sekarang. Salah satunya adalah melakukan kocok ulang kabinet atau reshuffle.

Publik banyak yang menilai bahwa kemarahan itu ditujukan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Namun, belakangan Terawan sudah memberikan klarifikasi dalam rapat tertutup bersama Komisi IX DPR RI.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan berdasarkan keterangan Terawan, kementerian kesehatan hanya diberi jatah mengelola anggaran Rp25, 7 triliun. Dari jatah itu pun, baru Rp345 miliar yang sudah dicairkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Di sisi lain, pengamat politik dari Universitas Jaya Baya, Igor Dirgantara menyoroti kinerja Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Ia menyoroti persoalan laporan Kementerian Pertanian  ke Satuan Tugas Pangan Mabes Polri terhadap  34 importir yang menjalankan importasi berpatokan pada kebijakan relaksasi pemerintah.

Mentan dinilai ingin memosisikan tetap menegaskan perlunya ketahanan pangan, namun dalam pelaksanaan impor lamban. Dia mempertanyakan ada dua elemen di Kementan yang sikapnya berbeda terhadap pelaksanaan relaksasi impor itu.

Pasalnya, relaksasi importasi ini merupakan arahan langsung Kepala Negara untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok termasuk bawang putih dikala pandemi covid-19 yang dijalankan melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor  27 Tahun 2020.

Untuk mengimpor bisa dilakukan tanpa melalui Surat Persetujuan Impor (SPI) dan Laporan Surveyor (LS). Dalam pelaksanaanya, Badan Karantina Kementan ikut mengawasi produk pangan yang diimpor. Sebaliknya, belakangan Menteri Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian mengadukan para importir ke Satgas Pangan Polri karena melakukan impor tanpa mengikuti proses Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RPIH). Kementan beralasan impor itu menafikan perundangan yang mewajibkan importir menanam bawang juga di Tanah Air, sebagai syarat kuota impor.

“Jangan sampai ada korban dalam kasus ini. Semuanya harus dipertimbangkan dengan matang,” imbuh Direktur Lembaga Survei dan Poling Indonesia itu.

Di kesempatan berbeda, Pengamat Kebijakan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syafuan Rozi Soebhan mengatakan kebijakan impor bawang putih khususnya relaksasi impor, mestinya disertai angka real terkait kekurangan stok bawang putih di pasaran domestik bulan Mei-Juni 2020.

Dia pun mendorong Kemendag  harus transparan berapa angka kebutuhan bawang putih domestik per bulannya. “Akar persoalannya itu tidak klop peringatan dini kebutuhan bawang putih untuk diproduksi secara lokal, kalau ada kekurangan baru diimpor,” kata Syafuan.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Holtikultura melaporkan 34 pelaku usaha importase bawang putih karena belum ada izin RIPH (rekomendasi impor produk holtikultura), itu wewenang dan otoritas lembaga yang dijamin oleh UU Ketahanan Pangan.

Menurut dia, perlu digali lebih dalam terkait langkah Kementerian Pertanian melaporkan 34 pelaku usaha yang melakukan impor bawang putih tanpa RIPH.  Kalang kabutnya impor bawang putih sebagai kebijakan relaksasi impor itu mestinya tidak terjadi tahun ini, jika ada sinkronisasi antar pihak. Tentu, hal ini pelajaran bagi semua agar tidak berulang lagi pada tahun mendatang.

Sementara, Kementerian Pertanian akan menyerahkan sepenuhnya kepada Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) soal sanksi terhadap importir bawang putih yang melanggar syarat Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).   Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto menyebutkan bahwa sanksi bagi perusahaan impor yang dilaporkan karena melanggar syarat RIPH selama periode relaksasi bakal ditentukan oleh Satgas Pangan Polri.

“Kami laporkan secara bertahap sejak relaksasi impor dibuka selama Maret sampai Mei. Sanksi dan hukuman ditentukan Satgas Pangan,” kata Prihasto, kepada wartawan, Senin (29/6/2020) lalu. (jpc/dbs)