KPK Terima 17 Laporan Bansos Covid-19 Jabar

oleh -
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara pencegahan KPK, Ipi Maryati saat diwawancarai awak media (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)

KPK Terima 17 Laporan Bansos Covid-19 Jabar

RADARBANDUNG.id- KPK menerima ratusan keluhan masyarakat mengenai penyaluran bantuan sosial (bansos), terkait pandemi virus corona atau Covid-19. Pengaduan diterima KPK melalui platform Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA) Bansos hingga 3 Juli 2020.

Baca Juga: 190 Anak di Jabar Positif Corona, Gugus Tugas: Anak Jangan Dibawa Berwisata..!

“Hingga 3 Juli 2020 JAGA Bansos menerima total 621 keluhan terkait penyaluran bansos,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Senin (7/6).

Ipi menjelaskan, salah satu yang paling dikeluhkan, pelapor tidak menerima bantuan. Padahal sudah mendaftar, ini menjadi keluhan yang paling banyak diadukan ke KPK, yakni 268 laporan.

Baca Juga: 13 Juli Mulai Sekolah Offline, Kota Bandung Pastikan Tak Ikut

Selain itu, terdapat enam isu keluhan lain yang diadukan ke KPK, yakni bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 66 laporan.

Bahkan, bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 47 laporan, nama di daftar bantuan tidak ada atau penerima fiktif sebanyak 31 laporan.

Baca Juga: Wisatawan Luar Jabar Mulai Diizinkan Masuk Lembang

“Selain itu, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah tujuh laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk enam laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan lima laporan, dan beragam topik lainnya total 191 laporan,” ucap Ipi.

Ipi menuturkan, 621 laporan ditujukan kepada 205 Pemda, yang terdiri dari 14 pemerintah provinsi dan 191 pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan, instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemkot Surabaya sebanyak 24 laporan, Pemprov Jawa Barat berjumlah 17 laporan, diikuti oleh Pemkab Tangerang, Pemkab Bogor dan Pemkab Subang masing-masing 16 laporan.

“Sebanyak 224 keluhan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda terkait. Selebihnya masih dalam proses diteruskan ke pemda dan verifikasi kelengkapan informasi dari pelapor,” beber Ipi.