Retribusi Uji KIR dengan QRIS Dorong Transaksi Non Tunai di Tengah Penerapan AKB

oleh -
EKONOMI: Transaksi pembayaran retribusi uji KIR dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mendukung kelancaran sistem pembayaran nasional selama pandemi dan implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau New Normal. (IST)

RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi dengan dukungan Bank Indonesia (BI) Jawa Barat, melakukan terobosan transaksi keuangan. Inovasi tersebut berupa

penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam pembayaran retribusi uji KIR.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Jawa Barat, Herawanto mengatakan, dalam sistem pembayarannya, Kota Sukabumi bekerja sama dengan salah satu perbankan menggunakan QRIS yang dikombinasikan dengan sistem layanan keliling (Mobile Point Of Sales – MPOS). Selain itu didukung dengan smart card yang sekaligus dapat digunakan untuk memonitor kendaraan apakah telah membayar retribusi KIR atau belum.

“Kota Sukabumi juga akan memperluas penggunaan QRIS untuk pembayaran retribusi parkir dan retribusi di area terminal bus di wilayah Sukabumi,” ucap Herawanto, belum lama ini.

Bank Indonesia menyambut baik inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini. Menurutnya, hal itu sejalan dengan upaya mendukung kelancaran sistem pembayaran nasional selama pandemi dan implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau New Normal.

“Kami juga mendorong transaksi non tunai melalui media digital antara lain dengan pemanfaatan kanal QRIS sekaligus menjadi bagian dari implementasi Blue Print Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang akan mengorkestrasi sistem pembayaran di era digital,” terangnya.

Herawanto menyebut, upaya BI mensosialisasikan penggunaan QRIS dalam berbagai kegiatan transaksi di masyarakat telah dilakukan pertama kali pada 1 Januari 2020. Dalam mengimplementasinya, BI Jabar bekerja sama dengan pemerintah, perbankan dan berbagai pihak terkait.

“Salah satunya dalam pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor (Uji KIR) ini. Dishub Jabar-pun menargetkan akan mengimplementasikan QRIS untuk transaksi uji KIR di 6 kabupaten/kota lainnya di wilayah Jawa Barat di tahun 2020,” paparnya.

Kedepan, sambung Herawanto, BI Jabar akan terus bekerja sama dengan pemerintah, perbankan dan pihak terkait lainnya untuk melakukan upaya akselerasi implementasi QRIS di wilayah Jawa Barat, sebagai salah satu media transaksi non tunai guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

“Pada 2020, implementasi QRIS akan difokuskan di 3 sektor yaitu transportasi publik, fasilitas kesehatan (rumah sakit dan apotik) , dan wisata edukasi (museum dan taman hutan raya),” pungkasnya. (muh)