Konsep Merdeka Belajar Harus Mengacu UUD

oleh -
SOSIALISASI : Anggota MPR RI, Ledia Hanifa Amaliah dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Nexa Mercure Hotel, Jalan Supratman, Kota Bandung, Jumat (10/7/2020). (ist)

RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Pandemi Covid-19 membuat konsep Merdeka Belajar yang diusung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengalami akselerasi dalam penerapannya. Meski demikian, konsep tersebut harus tetap mengacu kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, agar tujuan pendidikan nasional benar-benar dapat tercapai.

Permasalahan dunia pendidikan di masa pandemi Covid-19 tak hanya sebatas sistem belajar mengajar jarak jauh. Lebih dari itu, tenaga pendidik dipaksa harus beradaptasi dengan cepat kondisi seperti ini meski panduannya belum siap atau belum tersosialisasikan.

Komisi X DPR RI mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera menyiapkan model pembelajaran yang mampu menjangkau seluruh kalangan untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian, konsep Merdeka Belajar yang diusung Mendikbud, Nadiem Makarim harus bisa diterapkan di semua daerah.

Hal ini disampaikan oleh Anggota MPR RI, Ledia Hanifa Amaliah dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Nexa Mercure Hotel, Jalan Supratman, Kota Bandung, Jumat (10/7/2020).

Konsep Merdeka Belajar di tengah pandemi Covid-19 mengharuskan mereka melakukan inovasi dengan tetap menyesuaikan kondisi dimana proses belajar dan mengajar berjalan, baik dari sisi budaya, kearifan lokal, sosio-ekonomi, serta infrastruktur. Salah satu yang paling mencolok adalah mengubah kegiatan belajar mengajar tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau virtual. Di sisi lain, hingga saat ini, sekolah dan guru belum memiliki panduan terkait PJJ.

“Belum ada modul untuk PJJ, jadi semua kaget, kita tidak siap modul. Akhirnya kita buka platform, bagaimana agar pendidikan terjangkau meski tak ada sinyal atau tak punya handphone, masuklah TVRI sebagai media penghubung pendidikan, tapi masih ada juga yang tak terjangkau,” terangnya.

Bagi para guru, khususnya para guru honorer, Komisi X DPR RI pun kini tengah mendorong Kemendikbud untuk menerbitkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Bantuan Operasional Siswa (BOS) Reguler.

Dalam Permendikbud tersebut, kata Ledia, Kemendikbud menghapus ketentuan Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). NUPTK sendiri merupakan salah satu syarat guru honorer untuk menerima gaji dari dana BOS.

“Kita melalui Komisi X mendorong diterbitkannya Permendikbud 19 tahun 2020 karena kita tahu bahwa tidak semua guru honorer punya NUPTK, kalaupun harus bikin kan di masa pandemi ini sulit. Sehingga, tanpa NUPTK pun, guru honorer tetap menerima gaji dari dana BOS melalui Permendikbud tadi,” jelasnya.

Ia pun menyoroti simulasi belajar tatap muka di zona hijau. Menurutnya, hal ini bisa dilakukan di sekolah SMA atau SMP yang siap dengan segala protokolnya. Belum lagi menjamin interaksi antar murid bisa dikontrol dengan maksimal.

Selain menginformasikan hal-hal berkaitan tentang regulasi pendidikan di tengah pandemi yang cenderung baru. acara sosialisasi empat pilar tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi. Lebih jauh, ia ingin para guru, pelajar tetap tenang menghadapi situasi pandemi yang sedang terjadi.

“Kenapa targetnya guru, kita menyampaikan kebijakan pendidikan yang spesifik khusus dikeluarkan di masa pandemi. tentang merdeka belajar dan lain-lain. sehingga guru bisa tenang,” pungkasnya.

(dbs)