7 Anggota Dewan Positif Covid-19, Gedung DPRD Jabar Ditutup 14 Hari
RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Sebanyak 38 orang di lingkungan Gedung DPRD Jabar terkonfirmasi positif Covid-19.
Kabar ini dibenarkan Sekretaris DPRD Jabar, Ida Wahida Hidayati, kemarin.
Mereka yang terkonfirmasi menjalani isolasi mandiri.
Anggota DPRD melakukan isolasi di rumahnya masing-masing, sedangkan ASN dan non-ASN di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jabar di Cimahi.
Ketua DPRD Jabar, Taufik Hidayat membenarkan kabar adanya 38 orang terkonfirmasi positif Covid-19, yang diketahui dari hasil swab test pada 12 Agustus lalu.
7 Anggota DPRD Jabar Positif Covid-19
Taufik merinci dari 38 orang tersebut, sebanyak 7 orang anggota dewan terpapar Covid-19. Lainnya 9 ASN dan sisanya non-ASN.
Kini, pelacakan dilakukan terhadap keluarga dari mereka yang positif, dan rencananya Selasa pekan depan semuanya akan menjalani swab test.
Selain itu, pihaknya juga menginventarisir kemana mereka yang terpapar beraktivitas.
“Anggota dewan diisolasi di rumah masing-masing. Selain anggota dewan diisolasi di BPSDM,” ungkap Taufik di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Sabtu (15/8/2020).
“Insya Allah mungkin semua bisa sembuh semua dalam waktu 14 hari ke depan,” timpalnya.
Baca Juga: 38 Orang di DPRD Jabar Positif COVID-19, Malam Ini Akan Dijemput Tim Gugus Tugas
Ia mengatakan, berbagai sosialisasi, sudah disebarluaskan di berbagai tempat. Namun, kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan, menurutnya, masih menjadi masalah krusial di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
“Kalau saya diskusi dengan Pak Gubernur (Ridwan Kamil), (kasus positif) itu penyebabnya (kurang) disiplin (menerapkan protokol kesehatan),” terangnya.
Gedung DPRD Jabar ditutup 14 hari
Sementara itu, pascatemuan kasus positif Covid-19 ini, gedung DPRD Jabar ditutup selama 14 hari ke depan sebagai upaya sterilisasi. Selama ditutup, para pegawai sudah ditugaskan bekerja dari rumah.
“Setelah ada hasil (temuan positif Covid-19) kita tutup 14 hari ke depan. Apalagi ini mobilitas (apalagi) non PNS, karena ini tidak diasramakan, ada yang ke pasar, kemana,” ungkapnya.
“Jadi yang kita melihat, pemerintah pusat saja mengimbau bahwa kerja di rumah. Di rumah kita tidak tinggal diam. Kalau misalkan memerlukan tidak bekerja di rumah, kita akan cari tempat yang lain,” tandasnya.
(ysf)
