RADARBANDUNG.id- JURU BICARA Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Wiku Adisasmito menyebut rencana membuka kembali bioskop sudah dilakukan kajian beberapa minggu terakhir.
Menurut Wiku, bioskop memiliki karakteristik dan kontribusi penting dalam memberikan hiburan untuk masyarakat.
“Imunitas masyarakat bisa meningkat karena bahagia, atau suasana mental fisik dari para penonton juga ditingkatkan,” kata Wiku di Gedung BNPB, Jakarta Timur, Rabu (26/8/2020).
Wiku menuturkan, pembukaan kembali bioskop telah melalui pertimbangan beberapa hal.
Mulai dari aspek kesehatan, sosial dan ekonomi. Sebelum bioskop dibuka, harus ada tahapan prakondisi untuk memastikan kesiapan fasilitas utama dan pendukung.
“Bioskop atau cinema salah satu kontributor untuk itu dalam rangka menghadapi Covid-19. Di sisi lain ada pertimbangan dari kesehatan yang perlu diperhatikan ketat dalam rangka pembukaan bioskop atau cinema ini,” imbuhnya.
Kemudian aspek ketepatan waktu dalam membuka.
Dengan begitu, setiap langkah yang diambil, harus memenuhi perhitungan yang matang.
Sehingga keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Berikutnya harus melakukan prioritas. Baik sektor maupun dalam konteks fasilitas mana yang dibuka,” jelas Wiku.
Pada saat telah kembali beroperasi, pemerintah juga tetap melakukan monitoring.
Kemudian mengevakuasi agar kegiatan tersebut tetap berjalan sesuai aturan.
Baca Juga: Ridwan Kamil Belum Izinkan Bioskop dan Karaoke Buka
Dalam kesempatan terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana segera membuka kembali bioskop pada masa PSBB masa transisi.
Namun, belum disebutkan tanggal pembukaannya.
Baca Juga: 10 Tempat Karaoke dan Klub Malam di Bandung Diizinkan Beroperasi, 34 Lainnya Menyusul
“Dalam waktu dekat. Protokol kesehatan diterapkan melalui regulasi yang ketat sehingga pelaku industri memberikan jasa tanpa risiko besar. Masyarakat saat berkegiatan merasa aman,” kata Anies di Gedung BNPB, Jakarta Timur, Rabu (26/8).
Anies mengatakan, pembukaan telah dibahas bersama dengan Satgas Penanganan Covid-19, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta para pelaku usaha.
(jpc)
