Ada Wacana Husein Sastranegara Jadi Bandara Domestik
RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Pemerintah pusat mewacanakan perubahan status sejumlah bandara di beberapa daerah dari bandara internasional menjadi domestik.
Pemprov Jabar akan mengikuti setiap kebijakan jika wacana itu direalisasikan.
Informasi yang diperoleh, beredar surat Dirjen Perhubungan Udara terkait adanya 8 bandara yang berubah status menjadi bandara domestik. Namun, belum jadi surat resmi.
Surat bernomor AU.003/1/8/DRJU.DBU-2020 itu diklasifikasi sebagai surat penting terkait usulan status penggunaan bandar udara yang dikeluarkan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto dan ditujukan kepada atasannya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Surat itu sebagai tindaklanjut hasil evaluasi Tim Evaluasi Bandar Udara Internasional yang dibentuk Budi Karya pada 2019 dan hasil rapat pimpinan 14 Juli 2020 menyebut 8 bandara yang diubah status penggunaannya menjadi bandar udara domestik.
Dari kedelapan bandara itu, salah satunya Bandara Husein Sastranegara Bandung.
Sementara bandara lainnya yakni; Bandara Maimun Saleh, Sabang; RH.Fisabilillah, Tanjung Pinang; Radin Inten II, Lampung; Pattimura, Ambon, Frans Kaisiepo, Biak; Banyuwangi; dan Mopah, Merauke.
Executive General Manager Bandara Husein Sastranegara Iwan Winaya Bahdar menyatakan, belum mendapat informasi resmi mengenai wacana perubahan status tersebut.
“Belum ada informasi resmi dari regulator terkait dengan inter jadi domestik di bandara Husein Sastranegara Bandung,” katanya, Jumat (4/9).
Hanya saja, jika wacana itu direalisasikan, maka akan ada sejumlah perubahan yang terjadi di bandara. Salah satunya menghapuskan terminal untuk kelas internasional.
“Seandainya itu terjadi, kita menggunakan domestik full lah kalau misalkan itu terjadi,” terang dia.
Baca Juga: Bandara Husein Sastranegara Kembali Layani Penerbangan Pesawat Jet
Terpisah, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengaku belum mendapat informasi resmi. Meski demikian, setiap kebijakan dari pemerintah pusat akan diakomodir.
“Saya kira kami akan mengikuti rencana pemerintah pusat saja dulu,” katanya.
(ysf)
