“Ribuan buruh Kota Bandung demo ke Kantor Balai Kota Bandung. Dalam aksinya, mereka membawa payung yang menurut mereka punya makna tersendiri”
RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Ribuan buruh yang tergabung dalam Forum Komunikasi SP/SB- Kota Bandung menggelar demo ke Kantor Balai Kota Bandung, Selasa (6/10).
Aksi untuk menyuarakan tuntutan mereka mencabut klaster tenaga kerja dalam UU Omnibus Law. (Baca: DPR Ngotot Sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Jadi UU, Demokrat Walk Out).
“Sekarang, RUU sudah menjadi undang-undang. Sehingga kami meminta pemerintah daerah dari tingkat kota dan provinsi untuk memberikan rekomendasi agar pemerintah pusat mengeluarkan Perpu (peraturan pengganti undang-undang) omnibus law,” ungkap juru bicara aksi, Hermawan kepada wartawan.
Hermawan mengatakan, pihaknya sudah melakukan audiensi ke Pemkot Bandung dan DPRD terkait keberatan memegangi isi RUU Omnibus law. Namun, akunya, masih tidak mendapat tanggapan.
“Sehingga kami melakukan aksi damai ini, karena Pemkot Bandung merupakan perwakilan dari pemerintah pusat,” tuturnya.
Hermawan mengatakan, sangat menyambut baik upaya pemerintah menggaet investor datang ke Indonesia. Namun tidak berarti abai terhadap hak-hak buruh.
Baca Juga: Soal Mogok Kerja Buruh Jabar Besok, Ini Imbauan Gubernur dan Kapolda
“Aturan yang sudah ada dalam UU 13 tentang ketenagakerjaan memang belum sempurna, tapi jauh lebih baik dari UU Omnibus Law. Kami berharap jangan ada perombakan lagi dari apa yang sudah ada,” harapnya.
Hermawan mengaku paham niatan pemerintah untuk memfasilitasi investastor. Namun ia berharap ada keseimbangan dalam penerapan peraturan.
Baca Juga: Tolak Omnibus Law, 2 Juta Buruh Gabung dalam Mogok Nasional
Dalam aksi ini, para buruh membawa payung, jelas Hermawan, itu merupakan simbol dari masyarakat yang memayungi diri sendiri karena tidak mendapat perlindungan dari pemerintah.
“Payung hukum pemerintah tidak memayungi kebutuhan kami. Sehingga kami payungi diri sendiri,” pungkasnya.
(mur)
