Sakit, TKI Asal KBB yang Bekerja di Arab Saudi Dipulangkan

oleh -
Sakit, TKI Asal KBB yang Bekerja di Arab Saudi Dipulangkan
Ilustrasi (ist)

RADARBANDUNG.id, PADALARANG – Pemkab Bandung Barat memulangkan Yulianti, seorang TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dari Riyadh Arab Saudi karena sakit keras.

TKI warga Kampung Babakan, Desa/Kec, Cililin, KBB itu sebelumnya menjalani perawatan selama tiga bulan pada salah satu rumah sakit Riyadh Arab Saudi.

Setelah kondisinya stabil, meski masih dalam kondisi sakit, pihak rumah sakit mengizinkan Yulianti pulang.

“Sudah 8 bulan. 5 bulannya bekerja dan 3 bulan sakit. Ia juga berangkat tanpa dokumen resmi, karena itu Pemkab mencoba memulangkan Yulianti agar tidak terjadi masalah,” ujar Kepala Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans KBB, Sutrisno.

Menurutnya, dugaan kuat Yulianti berangkat melalui sponsor ilegal, sebab berdasarkan Keputusan Menteri No. 1/2015, pemerintah sudah menutup pengiriman TKI sektor informal ke Timur Tengah.

“Timur Tengah masih moratorium, tapi alhamdulillah setelah koordinasi dengan BP2MI dapat pulang, sebab bupati (Aa Umbara) juga sudah menginstruksikan ke saya agar dapat memulangkan warga KBB,” katanya.

Sutrisno menambahkan, dalam proses pemulangan, Yulianti telah menjalani swab test dan hasilnya negatif. Begitu sampai kampung halaman ia juga ke puskesmas untuk menjalani rapid test.

“Semua negatif hasilnya, sekarang dalam pengawasan dan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari kedepan,” ucapnya.

Baca Juga: DERITA TKI..!! Dear Bupati KBB, Tolong Pulangkan TKI yang Terjebak di Malaysia 

Kata Sutrisno, sejumlah TKI lainnya asal Bandung Barat mengalami berbagai kasus tempat mereka bekerja. Banyak dari mereka yang nekat berangkat ke luar negeri meski menempuh jalur ilegal.

Untuk itu Sutrisno mengimbau jika masyarakat memiliki niat menjadi TKI agar mencari informasinya melalui Disnaker. Hal itu guna menjaga keamanan TKI saat bekerja.

Baca Juga: Sunara, TKI Asal Ngamprah KBB yang Terjebak di Malaysia Akhirnya Bisa Dipulangkan

“Karena kalau ilegal itu kondisinya sulit untuk mencari informasi dan sulit mengurus hak-haknya. Jadi cari informasimya, karena kita juga tidak kurang sosialisasi. Setiap ada kegiatan kecamatan dan desa selalu kami sampaikan jangan sampai berangkat secara ilegal,” akunya.

(kro)