Komisi XI DPR: Kebijakan OJK Berdampak Positif bagi Perekonomian

oleh -
Komisi XI DPR: Kebijakan OJK Berdampak Positif bagi Perekonomian

RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Komisi XI DPR RI mengapresiasi berbagai kebijakan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam kontribusinya pada program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sekaligus meminta OJK terus melakukan berbagai pengembangan yang bisa membantu perekonomian nasional.

“Memang sudah banyak hal-hal yang sudah OJK lakukan, itu harus jujur kami akui dan kami mengapresiasi hal itu, tapi juga tidak cukup itu saja,” ungkap Wakil Ketua Komisi XI Eriko Sotarduga dalam kunjungan kerja 18 anggota Komisi XI DPR RI ke Bandung, Senin.

“Harus ini selalu melakukan improvisasi, harus ini melakukan penyempurnaan,” timpalnya.

  • Dialog OJK, Bank Indonesia dan pelaku industri 

Dalam kesempatan kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ini, OJK, Bank Indonesia, dan pelaku industri jasa keuangan serta pelaku sektor usaha Jawa Barat berdialog.

Dialog membahas upaya pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19.

Selain itu, rombongan anggota Komisi XI bersama Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen dan Anggota Dewan Gubernur BI Doni Primanto meninjau beberapa lokasi sentra usaha Bandung.

Untuk melihat realisasi program PEN, seperti usaha yang mendapat restrukturisasi kredit dan penambahan kredit baru yang berasal dari Penempatan Uang Negara ke Bank Jabar Banten.

“OJK ke depan harus cepat menjemput bola,” ucap Eriko.

“Jadi, tak boleh diam saja menunggu masukan atau menunggu ada keberatan atau menunggu complain, tapi harus mendahului keadaan yang ada,” lanjutnya.

“Ini penting terutama terhadap sentra-sentra industri. Sehingga banyak tenaga kerja yang direkrut, lebih banyak orang yang melakukan usaha sesuai keinginan dan keahlian. Itu yang penting,” tambahnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen dalam dialog menjelaskan, sejak awal pandemi Covid-19, OJK dengan cepat telah mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.

Dan untuk membantu masyarakat yang terdampak dari pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Berbagai upaya OJK itu, berkolaborasi dengan Pemerintah, Bank Indonesia dan LPS.

OJK bekerjasama dengan Pemda untuk menerapkan dan mendorong implementasi berbagai kebijakan tersebut pada semua daerah.

  • Restrukturisasi kredit perbankan

Secara nasional, hingga 7 September kebijakan restrukturisasi kredit perbankan telah mencapai Rp884,46 triliun kepada 7,38 juta debitur perbankan.

Jumlah itu, kepada 5,82 juta pelaku UMKM sebesar Rp360,59 triliun dan 1,44 juta debitur non UMKM senilai Rp523,87 triliun.

Sedangkan restrukturisasi pembiayaan dari perusahaan pembiayaan hingga 29 September telah mencapai Rp170,17 triliun yang berasal dari 4,63 juta kontrak.

Untuk Jawa Barat, pemberian restrukturisasi kredit oleh perbankan Barat telah mencapai Rp103,7 triliun dari 1,68 juta debitur.

Sedangkan restrukturisasi oleh perusahaan pembiayaan telah mencapai Rp33,16 triliun dari 1,14 juta kontrak pembiayaan.

Sementara itu, realisasi subsidi bunga kepada 7.500 debitur UMKM Jawa Barat senilai Rp21,16 miliar.

Ekspansi kredit ke sektor potensial/produktif dari penempatan uang negara kelompok bank HIMBARA Jawa Barat telah mencapai Rp7,66 triliun atau 82,19% dari rencana ekspansi.

Baca Juga: Optimalkan Penanganan Bank, OJK – LPS Perbarui Kerjasama

Sedangkan untuk PT BPD Jawa Barat, tercatat kredit yang telah tersalurkan Rp2,81 triliun atau melebihi jumlah penempatan dana sebesar Rp2,5 triliun.