Sopir Angkutan Umum di Lembang Protes Mobil Ontang-Anting

oleh -
Sopir Angkutan Umum di Lembang Protes Mobil Ontang-Anting

RADARBANDUNG.id, LEMBANG – Organda Kab. Bandung Barat (KBB) meminta polisi dan Dishub mengevaluasi aktivitas kendaraan ontang-anting di Lembang.

Hal itu lantaran keberadaan mobil wisata itu dianggap mengganggu pendapatan sopir angkutan umum.

Menurut Ketua DPC Organda KBB, Asep Dedi Setiawan, berdasar UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan umum harus berbadan hukum seperti PT, CV, Koperasi, BUMN, atau BUMD.

“Platnya nomor harus kuning, serta memiliki trayek hasil kajian dari Dishub dan Organda kemudian di-SK-kan oleh bupati/wali kota/gubernur,” katanya, Kamis (15/10).

Ia menyebut, saat ini mobil ontang-anting di Lembang masih berplat hitam. Karena itu, pihaknya meminta aparat berwenang mengevaluasi keberadaan kendaraan tersebut.

“Itu kan sama dengan melabrak aturan (UU 22/2009). Makanya kami minta instansi terkait turun melakukan pengecekan perizinan,” ucapnya.

“Misalkan polisi mengecek STNK yang atas nama Perkumpulan Masyarakat Bandung dan plat nomornya yang berwarna hitam, sementara Dishub melihat trayeknya,” tambahnya.

Selain itu, trayek dan tarif saat ini  juga ditentukan tidak berdasarkan kajian antara Dishub dan Organda.

Sehingga pihaknya mempertanyakan kenapa kendaraan tersebut bisa masuk ke rute umum, menarik penumpang, dan menetapkan tarif Rp 25.000/penumpang yang naik.

Sekretaris Organda KBB Wawan Setiawan menambahkan, pihaknya pernah datang langsung mengecek kendaraan ontang-anting tersebut.

Ternyata kendaraan itu sudah beroperasi lebih dari dua bulan.

“Kondisi ini dikeluhkan oleh sopir di trayek yang dilewati seperti Lembang-Dago, Lembang-Ciroyom, Lembang – Stasiun, dan lainnya, dimana pemasukan mereka kini turun 30% sejak ontang-anting beroperasi,” jelasnya.

(kro)