Dampak Covid-19, Pelaku Usaha Mikro Butuh Pendamping

oleh -
Presiden GBN Ali Mahsun Atmo M.Biomed (kiri)

RADARBANDUNG.id, JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi nasional belum beranjak dari area negatif dalam dua kuartal terakhir. Hal itu, sebagai dampak pandemi Covid-19. Termasuk, berbagai kalangan dan pelaku usaha mikro merasakan kekhawatiran dari dampak tersebut.

Supaya mampu bertahan di tengah kondisi yang tidak menguntungkan, para pelaku usaha mikro ini perlu mendapat pendampingan seperti apa yang dilakukan oleh Gumregah Bakti Nusantara (GBN).

’’Rekan-rekan para usaha mikro ini, mengalami dampak langsung dan terburuk dari keterpurukan ekonomi. Mereka sulit menjalankan usaha, sehingga perlu adanya uluran tangan berbagai pihak termasuk GBN yang melakukan pendampingan memajukan usaha mereka,’’ ungkap Presiden GBN Ali Mahsun Atmo M.Biomed di Gedung Joeang ’45, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2020).

Ali mengatakan, berkaca pada sejarah krisis 1998 silam, malah para pengusaha mikro mampu bertahan ketika terjadi krisis. Terbukti juga, usaha mikro merupakan tumpuan geliat ekonomi nasional. ’’Usaha mikro kecil dan menengah, memiliki peran strategis, dan ini terbukti mampu bertahan di tengah krisis, dan hampir 99% pelaku ekonomi ini adalah pengusaha mikro,’’ tuturnya.

Sebagai tahap awal, dia mengatakan, pola pendampingan pengusaha mikro akan difokuskan pada tiga sasaran utama. Pertama, memajukan ekonomi rakyat di rumah penduduk dan kawasan berupa warung kelontong, warung kuliner, sentra layanan, air sehat, dan motor toko Gumregah. Kedua, memajukan ekonomi rakyat sektor hulu berbasis pertanian, perikanan, perkebunan, dan home industri/perajin. Ketiga, perluas dan permudah akses permodalan, lahan usaha dan perumahan bagi pengusaha mikro.

’’Realisasi di Jawa mulai November 2020, dan luar Jawa awal 2021. GBN dampingi pelaku ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir. Dari rantai pasok, kualitas, kuantitas dan keberlanjutan, serta pendampingan mendapatkan dukungan permodalan dan fasilitas usaha produktif lainnya,’’ tegas Ali.

Terkait dengan dampak pandemi Covid-19, data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan, jumlah UMKM per September kemarin mencapai 64 juta unit usaha. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 persen, kondisi usahanya terganggu karena pandemi Covid-19. Sedangkan 60–70 persen, kondisi UMKM di Indonesia masih mampu bertahan karena inovasi usaha. Pada April 2020, ADB terbitkan data sebanyak 48,6% atau 31 juta UMKM gulung tikar.

Menurut Ali, GBN sebagai bagian dari elemen bangsa terpanggil untuk senantiasa mendampingi permasalahan hajat hidup masyarakat kecil agar terlindungi dengan baik. Misalnya, bagi usaha mikro yang tidak mendapatkan atau alami kesulitan akses perbankan juga didampingi dengan bernaung dalam satu wadah koperasi.

Lebih lanjut, Ali mengatakan, setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak, bahkan mendapatkan dividen dari bentuk pelayanan pemerintah. Usaha mikro yang mayoritas pelaku ekonomi ini, harus juga mendapatkan jaminan kelangsungan kehidupan bisnisnya, agar mampu hidup layak serta menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anak mereka.

(azm/radarbandung.id)