RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengeluarkan kebijakan penggunaan mobil dan motor listrik bagi kendaraan dinas lingkungan Pemprov Jabar mulai tahun depan.
Konversi kendaraan dinas dari ber-BBM itu sebagai bagian kampanye penyelamatan lingkungan.
Ridwan Kamil katakan, penyelamatan lingkungan bisa mulai dari mengubah gaya hidup masyarakat.
Dengan meminimalisasi pergerakan dan mengubah cara bergerak masyarakat menggunakan energi listrik.
Karenanya, ia akan mulai mewajibkan penggunaan mobil dan motor listrik untuk seluruh kendaraan dinas Pemprov Jabar.
“Pemprov Jabar sedang menyusun kebijakan, karena produksinya (mobil-motor listrik) sudah massal,” ucap Ridwan Kamil dalam peringatan Hari Listrik Nasional di Gedung Sate, Senin (2/11/2020).
“Jadi, mulai tahun depan, anggaran-anggaran pembelian, mobil dinas itu wajib mobil listrik dan motor listrik, mulai kendaraan dinas gubernur sampai level bawah,” tegasnya.
Soal merek mobil dinas yang ia rekomendasikan, Ridwan Kamil menyebut Hyundai.
Menurutnya, dengan harga Rp600-700 juta, mobil listrik Hyundai cocok untuk kendaraan dinas.
Ia menyebut, dengan menggunakan mobil-motor listrik, operasional kendaraan dinas dapat menekan biaya bahan bakar hingga tersisa seperlimanya.
Ia menyebutkan, untuk jarak tempuh 350 km, mobil listrik hanya perlu biaya Rp50.000.
“Saya sudah coba (mobil listrik Hyundai) ke Garut, ke jalan yang menanjak dan menurun, gak ada masalah. Dan tadi, gak perlu uang bensin karena biaya nge-charge hanya Rp50.000 untuk 350 kilometer,” ungkapnya.
Ke depan, ia berharap, lewat penggunaan energi listrik yang akan terus ia kampanyekannya, Jabar ke depan menjadi provinsi dengan tingkat polusi emisi gas buang paling kecil.
“Jadi, pada suatu hari, Jawa Barat menjadi provinsi yang paling kecil memberikan polusi ke lingkungan,” tandasnya.
(ysf)
